Jakarta, Aktual.co —Permintaan kapal yang dilayangkan DPRD DKI dengan dalih untuk mencari pulau yang hilang di Kepulauan Seribu, menuai kecaman.
Pengamat politik anggaran, Uchok Sky Khadafi, bahkan mengeluarkan komentar pedas anggap DPRD sedang bermimpi.
“Mimpi itu DPRD DKI minta kapal pesiar. (APBD) Itu duit rakyat masa dipakai buat beli kapal yang ngga jelas peruntukkannya dan hasilnya,” ujar dia, saat dihubungi Aktual.co, Kamis (8/1).
Uchok bahkan menuding permintaan itu patut dicurigai. Pertama, di proyek pengadaan kapal. Dan yang kedua, nantinya kapal itu malah dipakai buat jalan-jalan saja anggota DPRD.
“Dan ngga ada gunanya buat rakyat,” ujar dia.
Kalau memang DPRD DKI meminta pengadaan kapal untuk kepentingan masyarakat, kata dia, lebih baik mereka menggunakan saja kapal yang sudah ada.
“Gunakan dong alat transportasi yang biasa digunakan masyarakat Pulau Seribu. Jadi mereka (DPRD) bisa merasakan langsung apa yang dirasakan rakyat. Itu baru namanya merakyat. Jadi mereka juga bisa kasih masukkan kekurangan apa saja yang mereka temui selama di Pulau Seribu,” ujar dia.
Ditambahkan Uchok, tidak ada jaminan kalau kapal jadi diadakan lalu kinerja DPRD bakal meningkatkan kesejahteraan warga Pulau Seribu.
“Ngga ada jaminan kok. Mending berenang aja itu anggota dewan buat ke pulau seribu, jadi ngga ngabisin uang rakyat,” ucap dia ketus.
Diketahui, dalam rapat pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015, Rabu (7/1) kemarin, Ketua Fraksi Demokrat, Lucky P Sastrawiria, meminta ada alokasi anggaran pengadaan kapal bagi anggota dewan.
Alasan dia, kapal itu perlu diadakan agar anggota dewan bisa efektif dalam bekerja melakukan peninjauan ke Pulau Seribu.
“Beberapa waktu lalu kami dari Badan Legislasi Daerah (Balegda) bahas prioritas Raperda. Salah satunya adalah kemaritiman di Kepulauan Seribu. Sehingga dibutuhkan kapal untuk melakukan tinjauan,” kata Lucky, di DPRD DKI, Rabu (7/1).
Permintaan pengadaan kapal itu, kata dia, berhubungan dengan rencana pembuatan pansus yang akan menelisik hilangnya beberapa pulau di Kepulauan Seribu.
Alasan dia, sebelum pansus dibuat ada baiknya DPRD melakukan pengecekan ke lokasi. Di situlah, ujar dia, DPRD kesulitan mendapatkan kapal untuk mencari pulau yang hilang.
“Kepada Bappeda, apabila DPRD ingin kunjungi Kepulauan Seribu dibutuhkan sebuah kapal. Apakah tidak sebaiknya DPRD memiliki kapal tesebut untuk mengunjungi pulau-pulau. Sehinggga tidak perlu berkoordinasi dengan Dishub atau BUP,” paparnya
Artikel ini ditulis oleh:
