Kasus Lahan RS Sumber Waras (Aktual/Ilst.Nlsn)
Kasus Lahan RS Sumber Waras (Aktual/Ilst.Nlsn)

Jakarta, Aktual.com — Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta geruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (17/2). Mereka datangan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus pembelian tanah RS Sumber Waras.

“Kita tanya perkembangan atas pengaduan masyarakat terkait Sumber Waras dan pengaduan DPRD. Kita tanyakan progresnya,” kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik di pelataran gedung KPK.

Bahkan, politikus Gerindra itu mengatakan jika pihak akan secara intens memantau perkembangan kasus tersebut. “Kita mau bilang sama KPK, kami akan melakukan silaturahmi kira-kira sebulan dua kali mempertanyakan itu (kasus RS SW),” ujar dia.

Selain Taufik, dalam anggota DPRD DKI yang juga hadir adalah Wakil Ketua dari Fraksi PPP, Abraham Lunggana atau Haji Lulung dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

Diketahui, dalam hasil audit investigasi oleh BPK terhadap APBD-Perubahan 2014, pembelian RS SW diperuntukkan untuk membangun kembali RS Khusus Kanker.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengaku pembelian RS SW jika rencana tersebut sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Padahal, Mendagri Tjahjo Kumolo menaruh perhatian pada rencana tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan adanya surat dari Dirjen Keuangan Daerah pada 24 Desember 2014 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta. Pada halaman 21 Diktum 30 butir terdapat hal yang harus dievaluasi oleh DPRD dari Gubernur perihal kode rekening 1.02.001.03.613.5.2.3.01.

Dan hasil audit BPK khusus untuk pembelian tanah itu terdapat penyimpangan, mulai dari perencanaan. Pembentukan harga hingga penyerahan hasil.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu