Jakarta, Aktual.com – Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menilai besaran anggaran di Rencana Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 belum matang.
Penilaian serupa juga dia sampaikan untuk rencana anggaran di APBD-Perubahan DKI 2015.
Disampaikan dia, DPRD DKI masih akan mengkritisi besarnya anggaran DKI di 2016 yang direncanakan sebesar Rp73 triliun lebih.
“Jangan sampai anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan penyerapan dan pendapatannya,” kata Pras, usai rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) membahas KUA-PPAS di DPRD DKI, Senin (29/6).
Namun dia berharap APBD DKI 2016 bisa diketok sebelum akhir tahun ini. Untuk itu komunikasi antara legislatif dan eksekutif bakal diperbaiki. “Jangan sampai kejadian tahun ini (di Pembahasan APBD 2015) terulang kembali,” ujar politisi PDI-P itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI, Triwicaksana menilai pembahasan anggaran di rapimgab belum sampai ke pembahasan secara rinci.
Kata politisi PKS itu pihak eksekutif baru memberi penjelasan mengenai mekanisme pembahasan KUA-PPAS 2016 saja. Seperti soal penjadwalan APBD 2016 dan dasar hukum. “Hingga program unggulan dan prioritas tahun 2016,” ujar dia.
Kendati demikian, dewan menyoroti beberapa item di KUA-PPAS DKi 2016 yang disodorkan eksekutif.
Seperti asumsi target ekonomi makro DKI yang digadang mencapai di atas enam persen. Dewan menganggap target itu masih terlalu ketinggian alias ‘over estimate’.
“Padahal kita ketahui ekonomi masih menjadi persoalan dan tekanan di tingkat global. Jadi itu perlu direvisi,” ujar Sani, panggilan akrabnya.
Selain target ekonomi makro, dalam rapat yang berlangsung sekitar 70 menit itu dewan juga menyoroti target penerimaan pajak DKI di 2016. Pasalnya penerimaan pajak DKI di Tahun Anggaran 2015 hingga bulan Mei baru mencapai 22 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Artikel ini ditulis oleh:
