Bekasi, aktual.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi periode 2019-2024 sudah empat tahun ini menerima berbagai keluhan dan pertanyaan dari masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tiap pertanyaan dan keluhan harus dijawab, kemudian memperjuangkan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Hak dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan jadi yang paling sering didengar oleh anggota DPRD di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi, terkait dengan pembangunan infrastruktur di lingkungan, seperti pembangunan jalan, saluran air, sekretariat pengurus lingkungan, sekretariat Posyandu, hingga sarana olahraga.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Oloan Nababan telah merealisasikan banyak aspirasi masyarakat yang ia terima, meskipun tidak semua aspirasi dapat terealisasi mengingat kemampuan keuangan daerah. Namun, ia tetap memperjuangkan semua aspirasi yang diterima, terutama aspirasi yang dianggap menjadi prioritas di lingkungan.
“Hal-hal seperti ini lah yang kita dapat ketika kita melakukan jaring aspirasi di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah banyak yang bisa kita perjuangkan,” katanya.
Berbagai cara harus ditempuh untuk memberikan solusi dari permasalahan masyarakat. Seperti pendidikan, harus diakui data tampung sekolah negeri terutama tingkat menengah pertama (SMP) di Kota Bekasi jauh lebih sedikit dibandingkan lulusan Sekolah Dasar (SD) yang lulus setiap tahunnya.
Untuk memperjuangkan semua siswa bisa melanjutkan pendidikan, dimulai dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan jalur pendaftaran sekolah negeri. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat.
Kalaupun tetap tidak diterima di sekolah negeri, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi disebut telah bekerjasama dengan sekolah swasta, terutama untuk membantu siswa berlatarbelakang keluarga ekonomi menengah kebawah. Disamping Pemkot membantu sekolah swasta untuk terus meningkatkan kualitas.
Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan siswa berlatar belakang ekonomi menengah kebawah untuk dapat menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.
“Kita coba tampung dan usulkan orang-orang yang menurut kita layak dibantu. Alhamdulillah sebagian mereka dapat bantuan dari dana PIP, sehingga membantu masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.
Sementara terkait dengan kesehatan, Oloan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah agar mudah memperoleh akses kesehatan. Pelayanan kesehatan di Kota Bekasi menurutnya sudah relatif tidak bermasalah, hanya saja diperlukan pendampingan bagi masyarakat yang hingga saat ini belum memiliki jaminan kesehatan.
“Mereka kita kasih edukasi dan kasih pendampingan untuk menjadi peserta BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, dan sudah banyak kita lakukan di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
