Jakarta, Aktual.com – Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan APBD tahun 2026. Dalam rapat itu, Komisi A menyoroti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ketua Komisi A, Inggrad Joshua, menilai BPBD perlu perbaikan dalam tata kelola dan kepemimpinan. Ia menyebut kegiatan BPBD masih belum transparan dan kontrol internalnya lemah.
“Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPBD masih belum transparan, dan fungsi kontrol internal sangat lemah,” ungkap Inggrad Joshua dalam rapat pembahasan anggaran, di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis, (30/10/2025).
Sorotan tersebut merupakan bagian dari evaluasi penggunaan anggaran daerah. Komisi A menekankan pentingnya akuntabilitas dalam program penanggulangan bencana.
Inggrad juga meminta evaluasi terhadap pejabat struktural dan PPK yang dinilai kurang profesional. “Kami meminta dilakukan evaluasi kinerja pejabat struktural dan PPK yang kurang profesional agar pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik,” tegasnya.
Rapat ini menjadi momen penting untuk memastikan anggaran dijalankan secara transparan dan efisien.
Hal ini menunjukkan bahwa BPBD perlu melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek transparansi dan profesionalisme pelaksana program. Evaluasi terhadap pejabat struktural dan PPK menjadi langkah penting agar BPBD dapat menjalankan tugasnya sesuai prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik.
Komisi A berharap peringatan ini menjadi dorongan bagi BPBD untuk memperbaiki tata kelola internal. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan melalui APBD 2026 benar-benar dapat digunakan secara efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Laporan: Yassir Fuady
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
