Banjarmasin, aktual.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi setempat kepada PT Bank Kalimantan Selatan sudah final, Rabu (3/8).
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda penambahan penyertaan modal pemprov kepada Bank Kalsel, Hasan Mahlan mengemukakan itu usai rapat bersama direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang jasa perbankan tersebut.
“Dengan sudah finalnya pembahasan, Raperda tersebut segera kita kirim Ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk evaluasi. Bila dalam tempo 15 hari kerja tidak ada tanggapan dari Kemendagri, Raperda itu bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” katanya.
Mengenai penambahan penyertaan modal itu sendiri, dia menerangkan, Pansus dan Direksi Bank Kalsel sepakat realisasinya dua tahun anggaran saja, yaitu 2016 dan 2017 dengan nilai masing-masing Rp25 miliar serta Rp40 miliar.
“Memang rencana semula dalam Raperda penambahan penyertaan modal pemprov tersebut sebanyak Rp150 miliar yang realisasinya selama empat tahun anggaran, mulai 2016,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Ia mengatakan, alasan penambahan penyertaan modal itu hanya dua tahun anggaran, antara lain karena sulit memprediksi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kalsel selama empat ke depan.
“Namun kalau keadaan ekonomi Kalsel terus membaik, tidak tertutup kemungkinan penambahan penyertaan modal pemprov kepada Bank Kalsel pada tahun 2017 lebih dari Rp40 miliar,” tutur Sekretaris Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) tingkat provinsi itu.
Alasan lain mengapa penambahan penyertaan modal tersebut hanya dua tahun anggaran dengan total Rp65 miliar, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel.
Sedangkan APBD juga membutuhkan peningkatan pendapatan guna pembiayaan pembangunan daerah dan masyarakat di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa, demikian Hasan Mahlan.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Bank Kalsel H Irfan menyatakan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme, yang pada gilirannya dapat pula meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Begitu pula, untuk ke depan Bank Kalsel akan lebih banyak memberikan bantuan kredit produktif guna mendatangkan keuntungan atau deviden yang besar bagi Pemprov setempat, serta pemerintah kabupaten/kota selaku pemegang saham.
“Selama ini perbandingan penyaluran kredit dari Bank Kalsel 60 persen bersifat konsumtif dan 40 persen bersifat produktif. Ke depan kita akan balik persentasi tersebut yaitu 60 persen kredit produktif dan 40 persen bersifat konsumtif,” demikian Irfan.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
