Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo Agung Raharjo menyayangkan pembangunan RSUD Wates karena mengganggu anggaran infrastruktur dan belanja setiap kecamatan.
“Kami mempertanyakan kembali komitmen awal Pemkab Kulon Progo yang memberikan jaminan bahwa pembangunan RSUD Wates tidak mengganggu pos anggaran lain, namun dalam perencanaan program 2019, ada pemotongan anggaran berkisar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar setiap kecamatan, dan pemangkasan target pembangunan infrastruktur,” kata Agung Raharja di Kulon Progo, Minggu (25/3).
Ia mengatakan pembangunan RSUD Wates menghabiskan anggaran Rp270 miliar, yang ditanggung Pemda DIY 70 persen dan Pemkab Kulon Progo 30 persen. Selama tiga tahun, pemkab menganggarakan Rp35 miliar.
Menurut dia, pemkab tidak memiliki program untuk mencari pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber pendapatan baru. Hal itu menyebabkan pemangkasan anggaran setiap kecamatan dan infrastruktur jalan. Dewan juga membuat terobosan dengan mengusulkan supaya BKAD memungut pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang diusahakan mencapai Rp16 miliar. Namun, pemkab belum mampu mencari sumber baru PAD yang bisa menutup pengeluaran pembangunan RSUD Wates.
“Anggaran pembangunan di Kabupaten Kulon Progo ini banyak diserap untuk melayani program nasional, bukan melayani masyarakat kecil,” katanya.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kulon Progo Djoko Kus Hermanto mengatakan pemangkasan anggaran setiap kecamatan dan infrastruktur masih sebatas hasil musyawarah di tingkat kecamatan dan belum final.
“Itu masih tahap perencanaan awal tingkat kecamatan,” katanya.
Terkait dengan Pemkab Kulon Progo belum memiliki skema sumber PAD guna menutup anggaran untuk RSUD Wates, Djoko Kus mengatakan pemkab sedang mengupakan peningkatan BPHTB dan pajak MBLB.
“Kami masih melakukan penghitungan sumber PAD yang baru,” katanya. (ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
