Jakarta, Aktual.co —Dana corporate social responsibility (CSR) yang digunakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membiayai pembangunan di Jakarta harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, mengatakan penggunaan dana CSR juga tidak boleh tumpang tindih dengan program yang sudah dianggarkan di APBD.
“Jangan sampai ada duplikasi anggaran. Program yang sudah di-‘ cover’ APBD tetapi dimintakan CSR nya kembali, itu tidak boleh,” kata politisi PKS yang akrab disapa Bang Sani itu, usai menemui Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di DPR RI, Senayan, Rabu (25/6).
Ujar Sani, dana CSR hanya boleh digunakan apabila terjadi kekurangan anggaran untuk pembangunan. Lebih lanjut Sani mengatakan, jika Pemprov DKI ingin menggunakan dana CSR sebagai penambahan dana dalam anggarannya, maka itu harus tertera dalam neraca pemerintah agar bisa audit BPK.
“Dana CSR itu diperbolehkan tetapi laporannya harus benar-benar masuk ke dalam neraca pemerintah yang dapat diaudit oleh BPK, supaya masyarakat juga tidak khawatir dan curiga terhadap pengelolaan dana CSR nanti,” ucap dia.
Sani mengaku mendengar di Riau Barat juga menggunakan dana CSR untuk membangun ruang-ruang kelas di sekolah. Lalu untuk DKI, menurut dia, mungkin dapat digunakan untuk taman, atau normalisasi waduk. “Boleh-boleh saja, asal dapat diaudit penggunaannya,” ucap dia.
Februari lalu, Pemprov DKI dapat gelontoran dana hibah dari pendiri Tahir Foundation, Dato Sri Tahir. Tak tanggung-tanggung, orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes itu memberi dana hibah sebesar Rp1 miliar.
Dia tak sendirian. Ada enam perusahaan lain yang juga menggelontorkan dana secara bersama. Yakni, Intiland Rp1 miliar, PT Hanson International Tbk Rp1 miliar, Pulau Intan Rp1 miliar, Sioengs Group Rp1 miliar, Modern Group Rp 1 miliar, dan PT SGB Rp1 miliar. Jadi total, DKI mendapat kucuran dana hibah sebesar Rp7 miliar.
Ahok mengatakan uang itu akan dipakai membeli genset dan pompa penyedot untuk penanganan banjir Jakarta. “Bantuan tidak berupa tunai, tapi Rp7 miliar yang ditransfer ke rekening untuk langsung beli genset,” kata Ahok, (18/2) lalu.
Sambung dia, “Misal kami repot di APBD lagi, nanti buat beli genset langsung masuk aset (DKI).”
Bukan kali pertama Tahir memberi sumbangan ke Pemprov DKI di masa kepemimpinan Ahok. Sebelumnya, Tahir Foundation sudah pernah menyumbang 10 bus TransJakarta, walaupun hingga kini belum bisa beroperasi lantaran terbentur aturan Kementerian Perhubungan di urusan berat kendaraan.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
