Jakarta, Aktual.com – Komisi D DPRD DKI pertanyakan rendahnya penyerapan anggaran di Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI.
Anggota Komisi D Bestari Barus, mengatakan rendahnya serapan dapat mempengaruhi perkonomian masyarakat.
Namun, Bestari kemudian malah usul sisa anggaran yang tidak terserap di Dinas Perumahan untuk dialihkan ke Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
“Di PMP kan saja semua sisa uang yang ada sajalah. Kan PMP itu salah satu yang diminati oleh Gubernur,” ujar Anggota F-Nasdem, itu di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/8)
Alasan dia, proyek yang tidak berjalan membuat masyarakat sulit bekerja. “Sekarang dia (Masyarakat) mau kerja-kerja jadi kuli bangunan juga tidak bisa, karena tidak berjalan. (Anggaran) Rp2,9 triliun nggak bisa ibu belanjakan, kalau saya belanjakan saja itu,” ucap Bestari.
Tapi pendapat Bestari langsung mendapat pernyataan ketidaksetujuan dari Anggota F-PKS Suhaimi. Kata dia, sisa anggaran tidak bisa begitu saja dialihkan ke PMP tanpa lewat persetujuan DPRD. “Nggak bisa kalau ke PMP, saya kurang sepakat dengan pak Bestari,” ujar Suhaimi.
Suhaimi lebih meminta Ika untuk terbuka menyampaikan kendala yang dihadapi terkait rendahnya serapan anggaran di SKPD yang dipimpinnya. Sehingga bisa dicoba cari jalan keluarnya bersama antara eksekutif dan legislatif. “Ibu Ika seharusnya sampaikan saja apa kendalanya kepada komisi sebagai mitra kerja,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
