Jakarta, Aktual.com —
Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi mengaku telah menerima hasil pemeriksaan BPK yang berisi hasil pemeriksaan laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.
“Ada beberapa permasalahan yang menjadi catatan besar BPK terhadap dua institusi Pemprov DKI ini,” katanya, Kamis (25/6).
Pras menambahkan dalam hasil pemeriksaan BPK terhadap Disparbud DKI, terdapat kelebihan anggaran yang belum dikembalikan dinas tersebut. Namun ketika ditanya berapa kelebihan anggarannya, Pras mengaku tidak hapal jumlahnya.
“Tetapi ada kelebihan anggaran yang belum dikembalikan oleh Disparbud setelah diaudit oleh BPK. Jadi BPK mengharapkan segera dikembalikan,” katanya.
Sementara, catatan yang diberikan BPK terhadap BPKAD, diantaranya banyak aset milik DKI Jakarta yang telah pindah ke pihak ketiga. BPKAD DKI bersama Biro Hukum DKI dinilai tidak mampu mempertahankan aset-aset DKI sehingga selalu kalah berperkara di pengadilan. Akibatnya, aset itu dikuasai pihak ketiga.
“Ya banyak lah catatannya. Tapi itu salah satunya. Jadi kalau kita dapat WDP itu sudah bagus. Karena saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur sedang berupaya memperbaiki birokrasi Pemprov DKI. Akibatnya terjadi pergolakan di internal, karena yang biasa memiliki budaya enak, berubah menjadi harus mengalami budaya tak enak,” ungkapnya.
Hal itu juga ditambah terobosan lelang jabatan yang digulirkan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian diteruskan oleh wakilnya, yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
“Ternyata terobosan ini banyak tidak suka. Sehingga Basuki harus kerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Dengan WDP ini kita nggak bisa Pemprov DKI gagal, tapi harus kerja lebih keras lagi,” paparnya.
Sementara, catatan yang diberikan BPK terhadap BPKAD, diantaranya banyak aset milik DKI Jakarta yang telah pindah ke pihak ketiga. BPKAD DKI bersama Biro Hukum DKI dinilai tidak mampu mempertahankan aset-aset DKI sehingga selalu kalah berperkara di pengadilan. Akibatnya, aset itu dikuasai pihak ketiga.
“Ya banyak lah catatannya. Tapi itu salah satunya. Jadi kalau kita dapat WDP itu sudah bagus. Karena saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur sedang berupaya memperbaiki birokrasi Pemprov DKI. Akibatnya terjadi pergolakan di internal, karena yang biasa memiliki budaya enak, berubah menjadi harus mengalami budaya tak enak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, terobosan lelang jabatan yang digulirkan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian diteruskan oleh wakilnya, yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
“Ternyata terobosan ini banyak tidak suka. Sehingga Ahok harus kerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Dengan WDP ini kita nggak bisa Pemprov DKI gagal, tapi harus kerja lebih keras lagi,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
