Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI pertanyakan target raihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) DKI di 2015 yang naik hingga Rp7,5 triliun, dari Rp6,5 triliun di 2014.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso menilai Pemprov DKI terlalu ‘over’ optimis dengan target sebesar itu. Padahal di tahun lalu saja, banyak target pendapatan DKI yang meleset.
“Misal pajak penghasilan atas perolehan atau penjualan tanah dan atau bangunan (PPHTB) yang juga belum tersoroti,” ujar dia, di DPRD DKI, Rabu (6/1).
Santoso berpendapat pencapaian APBD DKI 2014 yang tidak signifikan, disebabkan oleh target PBB yang sangat tinggi. Sehingga mempengaruhi transaksi masyarakat.
“Ini tidak diantisipasi eksekutif (Pemprov DKI). Terkait pajak bumi dan bangunan, pada tahun 2014, itu Rp6,5 triliun. Sekarang naik Rp7,5 triliun. Padahal beberapa kali kita rapat PBB tidak naik, karena banyak komplain dari masyarakat,” ucap dia.
Menurutnya, jika PBB dipaksa naik, itu hanya akan menambah masalah. Dan bukan malah menambah pendapatan DKI. Mengingat jumlah masyarakat yang mengajukan keringanan pajak bumi dan bangunan saat ini juga sudah terbilang sangat banyak.
“Sudah capai puluhan ribu. Menurut saya, (Pemprov) terlalu over, sehingga perlu perbaikan. Mesti ada penyesuaian dengan kondisi riil,” ujar dia.
Dia menyarankan tidak semua pajak dinaikkan. Yang perlu dinaikkan, misal pajak penerangan jalan yang selama ini dianggap sebagai bagian tidak terealisasikan eksekutif.
“Tapi pemprov selalu bilang (penerangan jalan) ‘given’ dari PLN. Tapi menurut saya, ini skenario supaya DPRD nggak bisa ketemu PLN. Alasannya kewenangan pusat.Jadi banyak yang ‘lost’ ini. Karena semua kan kenanya 3 persen. Kalau di Jakarta ada yang bayar listrik itu sampai 20 juta ada 600 ribu,” paparnya
Begitu juga dengan pajak kendaraan bemotor. Karena sekarang sudah naik, Santoso menyarankan agar kenaikannya harus signifkan dan tidak reguler. Pihaknya, kata Santoso juga berharap eksekutif jangan lagi menggunakan alasan ‘given’ dari Pertamina. Karena dari tahun ke tahun DPRD tidak bisa mengundang Pertamina.
“Saya kira ini hanya mengeles saja. Harapan saya, dalam kesempatan ini kalau mau lihat berapa pendapatan pajak penerangan jalan dan kendaraan bermotor, mereka herus berhadapan dengan kita (DPRD).”
Artikel ini ditulis oleh:
