Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi D DPRD Riau Abdul Wahid menyebutkan, sampai saat ini masih banyak masyarakat di wilayahnya belum menikmati listrik, sehingga realisasi anggaran untuk bantuan kebutuhan tersebut perlu cepat dilaksanakan.
“Jangan hanya karena alasan berubahnya aturan dan belum adanya peraturan gubernur ini menjadi lambat. Masih banyak masyarakat yang tidak menikmati listrik,” kata Abdul Wahid di Pekanbaru, Minggu (9/8).
Hal itu, kata dia, telah disampaikannya saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Riau, Jumat lalu (7/8). Dia prihatin akan lambatnya realisasi anggaran satuan kerja tersebut terkait program hibah bantuan yang mangkrak.
Akibatnya, lanjut dia, ekonomi masyarakat lemah karena stimulan dari pemerintah tidak ada. Oleh sebab itu, menurutnya patut dipertanyakan kinerja pemerintah untuk mengurusi masyarakat.
“Ini hajat hidup orang banyak, kalau pergub itu cuma tinggal tanda tangan. Kalau tidak sanggup berhenti. Sudah dua tahun ini mirip masalahnya. Di mana hati nurani pemerintah dalam bekerja, ini sudah Bulan Agustus,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB ini menegaskan, pemerintah harus bertanggungjawab terkait realisasi APBD. Pihaknya, kata dia, akan terus mengeritik agar gubernur dan kepala dinas berhenti kalau tidak bisa bertangungjawab dan memimpin.
Kepala Dinas ESDM Riau Syahrial Abdi sebelumnya mengatakan, 80 persen kegiatannya berbentuk hibah barang. Semua persyaratan sudah lengkap namun terkendala aturan penerima berbadan hukum, sementara yang sudah ditetapkan adalah kelompok masyarakat.
“Masalah lainnya ada perubahan kewenangan dimana yang di satker di kabupaten/kota tidak bisa lagi mengurusi listrik dan semua yang tidak ditangani Perusahaan Listrik Negara sekarang ditangani provinsi. Jadi butuh pergub agar tidak salah,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
