Dede Lutfi Alfiandi
Dede Lutfi Alfiandi, Seorang pengunjuk rasa yang menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP membawa bendera Merah Putih di kawasan dekat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy OS Hiariej mengungkapkan alasan kenapa sampai saat ini pemerintah belum menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Mengapa kita belum serahkan? Itu masih banyak typo. Kita [masih] baca,” ungkap Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).

“Jadi ada perubahan substansi, ada soal tipo, ada soal rujukan, dan ada soal sinkronisasi antara batang tubuh dam penjelasan. [Sehingga] memang belum ke DPR,” sambungnya.

Eddy menyebut pemerintah sangat berhati-hati dalam penyempurnaan draf sebab RKUHP memuat 628 pasal dan enggan mengulang kejadian seperti UU Cipta Kerja.

Dimana dalam UU Cipta Kerja disebutkan salah satu pasal yang mengacu pada ayat lain, namun ayat itu ternyata tidak ada.

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP Arsul Sani menyebut naskah RKUHP saat ini memang masih tahap penyempurnaan dan berada di pemerintah.

“Jadi kalau belum apa-apa kemudian pemerintah terutama dan DPR dituduh tidak terbuka ya karena memang belum siap,” kata Arsul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (20/6).

Asrul belum dapat memastikan kapan naskah akan dikembalikan ke DPR untuk dibawa ke Paripurna.

Sementara itu, Ketua YLBHI Muhammad Isnur mempertanyakan pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa draf terkini RKUHP masih dalam proses penyempurnaan sehingga publik belum bisa mengaksesnya.

“Kan ada proses. Perbaikan pun ada proses, timeline. Harusnya kemudian ada kepastian, setelah selesai pembuatan itu, ada partisipasi publik, agar publik dilibatkan memberi masukan,” kata Isnur ketika dihubungi wartawan, Senin (20/6).

“Jangan tiba-tiba disahkan di Paripurna dan tidak ada momen publik memahami dan kasih masukan. Jadi harus jelas timeline-nya itu kapan mau dipublikasikan dan sejauh mana momentum untuk masyarakat memberi masukan koreksi dan terlibat,” ia menambahkan.

Ancaman Demo Mahasiswa 

Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberi peringatan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum disahkan dalam rapat paripurna DPR.

“Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019,” demikian bunyi keterangan resmi Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dikutip Selasa (21/6).

Untuk diketahui, Upaya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tertunda sejak 2019 silam.

Itu terjadi karena masifnya penolakan dari publik lewat gelombang demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka menilai banyak pasal-pasal bermasalah seperti pidana LGBT, kumpul kebo, dan penghinaan presiden.

Kini, pemerintah dan DPR sedang mempersiapkan kembali pengesahan RKUHP yang ditargetkan dilakukan dalam rapat paripurna pada Juli mendatang.

(Dede Eka Nurdiansyah)