Pollster KedaiKOPI, Hendri Satrio (kanan) menyampaikan hasil survei tingkat kepuasan masyrakat atas kinerja Setahun Jokowi-JK bersama (kiri ke kanan) Aktivis Walhi, Pius Ginting, Anggota DPD RI, Abdul Gafar Usman, Deputi kepala Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo dan Mantan Jubir Presiden, Addhie M Massardi, ketika menjadi pembicara dalam diskusi Forum senator Untuk Rakyat di Cikini, Jakarta, Minggu (18/10). Dalam survei yang dilakukan pada 14-17 September 2015, sebanyak 54,7% dari 384 responden merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-JK karena faktor harga bahan pokok yang tinggi (35,5%), pelemahan nilai tukar rupiah (23,7%) dan lambannya penanganan kabut asap (11,8%). Sisanya, publik merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Kalla karena harga bahan bakar dan minyak yang mahal, susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kinerja menteri yang tidak bagus, biaya kesehatan yang tidak terjangkau dan lain lain. Aktual.com/Eko S Hilman

Jakarta, Aktual.com – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui dalam waktu dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) ini ternyata belum mampu mengendalikan harga pangan.

Meski begitu, perbaikan harga pangan dari pemerintah itu memang butuh proses. Sehingga kebijakan pengendalian harga tak serta merta langsung terlihat dampak positifnya.

“Sampai saat ini, belum (ada pengendalian pangan). Kalau ditanya soal pengendalian pangan, beliau (Jokowi) menegur kami terus. Semua menteri diminta untuk mengawasi harga pangan supaya tidak terjadi gejolak,” jelas Mendag di acara Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE), di Jakarta, Rabu (19/10).

Menurutnya, dengan kondisi saat ini, Jokowi masih belum puas dengan harga-harga pangan. Seperti terkait masalah harga daging.

“Beliau memberikan teguran untuk segera diperhatikan betul. Karena turunnya (harga daging) begitu kecil. Termasuk juga beras, hanya bawang yang relatif sudah oke harganya,” tutur dia.

Apalagi soal daging, kata dia, perjalannya panjang karena masih membutuhkan waktu dari Australia ke Indonesia. Kemudian melalui proses penggemukan selama empat bulan, baru dipotong.

“Kan ini baru kemarin, penggemukan saja empat bulan, persedian pasokan, harga turun dan stabil, serta serap seluruh produksi dalam negeri. Jadi tiga hal itu yang akan dilakukan,” jelas Enggar.

Pemerintah pun mengakui, terkait harga acuan pangan itu memang perku dilakukan. Namun beberapa komoditas pangan belum dilakukan, seperti di cabai.

“Ada beberapa yang belum, seperti cabai itu. Makanya sekarang ada kenaikkan yang cukup. Tapi itu karena iklim mau dilawan, mau gimana dong?” dalihnya.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan