Jakarta, Aktual.com – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dalam melakukan pembangunan lebih mengedepankan poros maritim dengan membangun tol laut.
Namun sayangnya, hingga dua tahun pemerintahan Jokowi ini tak terasa manfaat besar dari adanya tol laut ini. Bahkan bagi pelaku usaha di sektor pelayaran, kebijakan tol laut juga tak membuat kinerjanya semakin positif.
“Untuk itu, pemerintah perlu konsisten dalam ikut mempercepat pembangunan industri pelayaran dalam rangka menunjang tol laut yang dicanangkan pemerintah tersebut,” tutur Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin, Nova Y. Mugijanto di Jakarta, Jumat (14/10).
Dengan kondisi begitu, maka industri pelayaran nasional dapat berdaya saing tinggi serta mampu menjalankan fungsi konektivitas secara nasional.
“Hal itu yang belum dilakukan pemerintah,” ucap Nova.
Dalam konteks ini pun, menurut dia, pembangunan, penambahan dan pelebaran jaringan transportasi menunu pelabuhan sangat dibutuhkan. Seperti yang dilakukan terhadap bandara.
“Karena akses jalan dari dan menuju ke pelabuhan juga bandara, itu sangat penting. Tidak jarang pelabuhan dibangun cukup bagus tapi belum diiringi dengan akses jalan raya yang memadai,” jelas dia.
Hal senada juga ditegaskan olel pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Tri Achmadi. Menurut dia, tol laut merupakan konsep, maka seharusnya bisa memperhatikan integrasi dari pelabuhan, kapal dan layanan.
“Maka yang harus dilakukan pemerintah, evaluasi tol laut itu harusnya tidak dilihat dari dampak ekonomi saja, tetapi juga melihat pasar dan operasional kapalnya,” ingat Tri.
Menurutnya, selama ini, sebaran galangan kapal yang ada di Indonesia kurang merata. Memang masih banyak terjadi di Jawa sejumlah 37 persen, Sumatera 26 persen, Kalimantan 25 persen.
“Dan sisanya sebanyak 12 persen untuk kawasan timur Indonesia,” ujar dia
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
