Jakarta, Aktual.com – Anggota komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Mochtar Tompo mengungkapkan dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK masih terlalu banyak menghabiskan waktu untuk konsolidasi program dalam sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hal tersebut diukur dari bongkar pasangnya Menteri ESDM sehingga muncul anggapan bahwa Jokowi masih dalam tahap mencari orang yang tepat untuk menggawangi Kementerian ini.
“Berbagai kebijakan Kementerian ESDM juga masih tumpang tindih, bahkan ada Permen (peraturan menteri) yang bertentangan dengan UU. Setiap Menteri baru, membawa kebijakan baru, bahkan ada kesan menteri yang baru menyalahkan menteri yang lama,” ujar Tompo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10).
Sehingga, Politisi partai Hanura ini menilai kebijakan energi terbarukan merupakan bukti belum maksimalnya pengembangan pemerintahan Jokowi-JK di sektor ESDM. Lantaran pejabat di Direktorat tersebut selalu gagal meyakinkan parlemen.
“Transformasi sektor transportasi dari BBM ke gas pun belum menunjukkan kemajuan, apalagi dikaitkan dengan pengadaan biofuel,” terang Tompo.
Selain itu, Tompo menambahkan, mega proyek 35.000 MW yang bertujuan mengatasi defisit listrik juga masih sulit terwujud. Perencanaan program tersebut, kata dia, hingga saat ini masih tambal sulam.
“Belum lagi komitmen elektrifikasi terkait program 35 ribu watt ini, tidak disertai dengan spirit untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan,” pungkasnya.(Nailin In Saroh)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
