Menteri BUMN Rini Soemarno banyak menempatkan orang-orang pemerintah dari eselon I atau II untuk rangkap jabatan menjadi komisaris di perusahaan pelat merah. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fadhlullah mengakui bahwa hampir selama dua tahun sejak rekomendasi Pansus Pelindo mencekal kehadiran Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rangkaian rapat kerja bersama dengan DPR RI menjadi permasalah yang sangat serius.

“Saya menilai, ketidakhadiran menteri BUMN dalam Raker dengan Komisi VI DPR merupakan masalah sangat serius dalam ketatanegaraan, yakni hubungan antara legislatif dan eksekutif,” kata Fadhlullah saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/7).

Dia berpendapat, meski Presiden Jokowi sudah mengutus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrati untuk menghadiri sejumlah rangkaian Raker di DPR sebagai pengganti sementara atas pencekalan tersebut. Namun, hal itu bukan merupakan jalan keluar yang baik.

“Walaupun Presiden Jokowi sudah menugaskan Menkeu Sri Mulyani untuk menghadiri Raker dengan Komisi VI DPR RI, hasilnya tidak bisa maksimal dan tetap pincang, karena penanggung jawab utama pemerintah di bidang ini adalah Menteri BUMN,” kata politikus Gerindra dari Dapil Nanggroe Aceh Darussalam I itu.

“Akibatnya program-program Kementerian BUMN yang membutuhkan dukungan DPR secara legislasi dan politis menjadi terhambat. Selain itu, pengawasan parlemen sebagai salah satu tugas konstitusional terhadap BUMN juga terkendala.”

[Novrizal Sikumbang]

(Novrizal Sikumbang)

(Wisnu)