Jakarta, Aktual.com — KBRI Washington menegaskan kedatangan Presiden Jokowi ke AS pada akhir Oktober kemarin atas undangan langsung dari Presiden Barack Obama.
Duta Besar RI di AS Budi Bowoleksono menyebut bahwa pertemuan Jokowi-Obama diatur oleh konsultan, tidak memiliki dasar.
Berikut pernyataan lengkap Dubes RI di AS:
1. Adanya spekulasi yang menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Obama difasilitasi oleh lobbyist sangat tidak berdasar. Sejak pertemuan pertama Presiden Jokowi dan Presiden Obama di Beijing di sela-sela pertemuan APEC pada Nopember 2014, Presiden Obama telah mengundang Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Selain itu, Presiden Obama melalui suratnya tanggal 16 Maret 2015 telah secara resmi menulis surat kepada Presiden Joko Widodo dan mengundang secara resmi untuk berkunjung ke Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Juni 2015 membalas undangan Presiden Obama dan menyatakan akan berkunjung ke Washington DC pada tanggal 26 Oktober 2015 setelah kedua negara menyepakati waktu yang sesuai bagi Kedua Kepala Negara.
2. Terkait anggapan bahwa KBRI tidak mampu mensukseskan kunjungan Presiden RI sangat tidak merefleksikan fakta yang sesungguhnya. Sejak Nopember 2014, sesuai instruksi Menlu RI, KBRI Washington DC telah mempersiapkan kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat baik menyusun program maupun memastikan hasil yang konkrit dari kunjungan. Untuk menciptakan momentum Presiden RI, KBRI memfasilitasi berbagai kunjungan Pejabat Indonesia ke Amerika Serikat maupun Pejabat AS ke Indonesia termasuk kunjungan 7 anggota Kongres AS dan 4 Senator Senior AS. KBRI memfasilitasi tidak kurang dari 6 kunjungan bisnis dari berbagai perusahaan besar di Amerika Serikat ke Indonesia. Duta Besar telah bertemu setidaknya dengan hampir 100 anggota Kongres dan Senator AS untuk menjelaskan arti penting kunjungan dan meminta dukungan suksesnya kunjungan Presiden RI.
3. Untuk memastikan hasil konkrit kunjungan Presiden RI, KBRI sejak awal telah membahas berbagai hasil kunjungan yang bersifat strategis dengan pihak Amerika. Kesepakatan di bidang pertahanan, maritim dan energi merupakan hasil konkrit yang bersifat strategis. Kesepakatan bisnis yang lebih dari 20 milyar dollar bukanlah sebuah kebetulan. Kesepakatan tersebut sejak Nopember 2014 terus diupayakan oleh pihak Indonesia maupun Amerika Serikat. Berbagai upaya dilakukan KBRI dan berbagai pihak di tanah air agar kesepakatan bisnis dan komitmen ekspansi investasi dapat disampaikan Perusahaan AS. KBRI dengan terukur dan terencana terus memastikan adanya penyelesaian bagi hambatan investasi atau bisnis yang sudah terbengkalai cukup lama, penyelesaian berbagai kendala dan masalah hukum yang ada sehingga menghalangi investasi yang akan dilakukan, dan memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pihak di Indonesia sehingga memberikan keyakinan bagi calon investor untuk memutuskan komitmen Investasi dan bisnis sebesar lebih dari 20 milyar dollar saat kunjungan Presiden RI.
4. Dalam mempersiapkan kunjungan, Duta Besar selalu melakukan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan yang kemudian menjadi Menko Polhukam agar kunjungan Presiden RI dapat menghasilkan hal-hal konkrit baik yang bersifat strategis maupun komitmen bisnis sesuai kepentingan nasional Indonesia. Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan pada bulan Maret 2015, merupakan bagian dari berbagai kunjungan Pejabat Indonesia ke AS untuk menciptakan momentum menuju kunjungan Presiden. Selain Kepala Staf Kepresidenan, terdapat pula kunjungan Menhan dan Panglima TNI untuk kerja sama pertahanan; Menteri ESDM untuk urusan kerja sama bidang energi, Ketua DPR untuk kerja sama antar parlemen dan Menlu RI. Secara khusus, 1 bulan sebelum kunjungan Presiden RI, Menlu RI melakukan pertemuan dengan Menlu Kerry yang secara khusus membahas persiapan kunjungan termasuk hasil konkrit kunjungan Bapak Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Kedua Menlu mengumumkan secara resmi kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat pada tanggal 26 Oktober 2015.
5. Terkait dengan pemberitaan penggunaan Lobbyist di Amerika Serikat, meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat
Artikel ini ditulis oleh:
