Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —  KPK terus mendalami dugaan keterlibatan sejumlah petinggi BCA dalam kasus korupsi permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan bank swasta nasional terbesar ini.

“Ya kita terus didalami. Kasus BCA masih proses penyidikan, ” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabomo ketika dihubungi, Selasa (4/11).

Namun, Johan yang baru diangkat jadi Deputi Bidang Pencegahan itu, tak membeberkan rinci soal pendalaman itu. Begitupun saat ditanya soal dugaan gratifikasi yang diberikan Bank Central Asia (BCA) kepada mantan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan, Hadi Poernomo, selaku Direktur Jenderal Pajak semasa itu.

Sebelum ini, Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK, menyebutkan penerimaan keberatan pajak yang diputuskan oleh Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak, bukan hanya menguntungkan BCA. Bahkan juga sebaliknya ditengarai merugikan negara, karena kehilangan pajak penghasilan akibat koreksi penghasilan BCA tersebut.

“Kan yang pasti dia membuat suatu SK, yang melanggar prosedur itu. Kemudian yang diuntungkan pihak lain,” kata Adnan Pandu.

KPK telah meningkatkan satus kasus dugaan korupsi permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan BCA menjadi penyidikan. Seiring peningkatan status itu, Hadi Purnomo pun begitu resmi pensiun dari Kepala BPK, langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada hari itu pula.

Keputusan Hadi selaku Dirjen Pajak, diduga merugikan negara hingga Rp 375 miliar. Atas perbuatan itu, Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus itu, Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) sesungguhnya pernah mengusut dugaan pengemplangan pajak yang diduga dilakukan BCA. Sumihar Petrus Tambunan selaku Direktur Pajak Penghasilan pada 2003 langsung mempelajari dokumen-dokumen yang disertakan BCA sebagai bukti pengajuan keberatan pajak.

Setahun kemudian Direktorat PPh merampungkan kajiannya atas BCA, yang dituangkan dalam risalah atas surat keberatan pajak BCA pada 13 Maret 2004. Garis besar risalah itu menyebutkan sebaiknya Dirjen Pajak menolak permohonan keberatan pajak BCA. BCA diwajibkan melunasi tagihan pembayaran pajak tahun 1999 sebesar Rp 5,77 triliun. Untuk pelunasannya, BCA diberi tenggat hingga 18 Juni 2004.

Dokumen risalah itu selanjutnya diserahkan kepada Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Namun sehari sebelum tenggat BCA membayar tagihan pajaknya (17 Juli 2004), Hadi menandatangani nota dinas Dirjen Pajak yang ditujukan kepada Direktur PPh. Isi nota dinas ini bertolak belakang dari risalah yang dibuat Direktur PPh. Hadi justru mengintruksikan kepada Direktur PPh agar mengubah kesimpulan risalah yang awalnya menolak menjadi menyetujui keberatan.

(Wisnu)

()