Mantan Wapres Muhammad Jusuf Kalla menunjukan surat suara saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 03 Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)

Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Indonesia Jusuf Kalla (JK) berpendapat bahwa hak angket baik bagi kedua belah pihak karena dapat menghilangkan kecurigaan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurut JK, hak angket dapat menjadi momentum bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurigaan kecurangan pemilu, sementara dari sisi pihak penggugat dapat menghilangkan kecurigaan yang selama ini muncul.

“Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus, sehingga menghilangkan kecurigaan,” kata JK di Universitas Indonesia, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, pada Sabtu (24/2).

Lebih lanjut, JK menekankan bahwa pihak tergugat tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang akan diajukan ke DPR jika memang tidak merasa bersalah.

“Jalani saja, tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa, bisa jadi klarifikasi. Kecuali ada apa-apa, tentu takut jadinya,” imbuh JK.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan dukungannya terhadap langkah koalisi Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang mewacanakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut Surya Paloh, pengajuan hak angket adalah bagian dari hak konstitusional yang harus dihormati. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar, sebagai kader PDIP, memiliki hak konstitusional untuk mewacanakan hal tersebut.

“Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu,” kata Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2).

Di sisi lain, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa menurutnya, hak angket adalah langkah terbaik saat ini. Karena itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mendorong penggunaan hak angket.

“Ya kalau saya sebenarnya simpel saja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu-nya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), kan ada cerita server di Singapura,” kata Ganjar di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat (23/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan