Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi (kanan) disaksikan Staff khusus Menteri ESDM Said Didu menyerahkan bukti rekaman percakapan kepada Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Junimart Girsang (kedua kiri) dan Hardi Soesilo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2015). Kementerian ESDM menyerahkan bukti berupa flashdisk berisi rekaman yang diduga percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

Jakarta, Aktual.com — Dugaan upaya penyuapan terhadap mahkamah kehormatan dewan (MKD) DPR RI sebesar Rp20 miliar yang disampaikan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, mengundang pertanyaan berbagai kalangan.

Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan setidaknya ada tiga pihak yang akan melakukan intervensi terhadap MKD.

“Intervensi terhadap MKD ini ada tiga pihak yang memungkinkan MKD diintervensi, pertama pihak SN, pemerintah, dan pihak freeport atau asing,” kata Adhie, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (26/11).

Menurut dia, eksistensi MKD kedepan akan diperhatikan, khususnya pihak asing yang akan mengganggu PT Freeport di pasar modal internasional karena persidangan MKD akan diekspos media internasional (Baca: Hembuskan Isu Rp20 Miliar, MKD Minta Disuap?).

“Tentu akan mengganggu nilai saham Freeport di pasar modal internasional, dan sekarang sudah terganggu. Ditambah jika terus dilakukan sidang-sidang dan keluar rekomendasi MKD,” ucap dia.

Adhie menjelaskan, sikap diam MKD yang tidak melaporkan upaya suap yang dialami anggota maupun tenaga ahli justru menjadi blunder bagi mahkmah. Pemunculan isu Rp20 miliar diasumsikan sebagai penentuan ‘harga standar’ jika ingin mengintervensi MKD.

“Karena kalau melihat uang dari tiga pihak ini, uang dari pihak asing akan jauh lebih besar uangnya dibandingkan uang dari lokal. Jadi ini seperti macam ‘call’ bila di sistem pelelangan, sehingga kalau ada yang mau suap kurang dari itu tidak bisa lantaran tarifnya sebesar itu,”

“Terlebih pihak Freeport yang merasa perlu melakukan intervensi MKD untuk mengamankan citra mereka di dunia internasional, sehingga bisa saja membayar 3 kali lipat dari 20 M yang disebutkan itu. Jadi motif yang disampaikan itu pasti untuk menaikan harga, mengingat dia sudah memetakan pihak yang akan melakukan intervensi,” ucap mantan juru bicara mantan Presiden Gusdur itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang