Dia menjelaskan para aktivis masjid menyatakan pandangannya bahwa pemimpin pemerintahan harus berpihak pada kemaslahatan publik. Pemimpin seperti presiden, gubernur, menteri harus melarang dengan tegas adanya LGBT di wilayahnya dan tegas menyatakan LGBT bukanlah hak tetapi penyimpangan.
“Dan bagi siapa yang melakukannya harus mendapat hukuman. Bagaimana mungkin Ridwan Kamil menyatakan, di negeri Pancasila semua orang punya hak. Jadi dia tidak pernah mempermasalahkan LGBT, karena ruang pribadi, atau ranah pribadi,” papar dia.
“Kenapa harus bawa-bawa Pancasila soal LGBT, jelas nyata di sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan melarang LGBT, kok malah dianggap hak, ini bahaya kalau jadi gubernur, Jawa Barat bisa jadi surga buat LGBT nantinya,” cetus Fauzi.
Menurut dia, pernyataan pejabat negara setingkat walikota terkait dengan persoalan kontroversial seperti itu dapat memunculkan berbagai spekulasi dan implikasi.
“Yang berat justru implikasinya, masyarakat bisa memahami pernyataan itu sebagai pengakuan akan hak menyimpang,” terangnya.
Karena pandangan Ridwan Kamil terhadap LGBT dapat membuka ruang bagi keberadaan prilaku menyimpang yang jelas dilarang agama. Hal ini sangat berbahaya apabila dijadikan sebuah pembenaran di masyarakat.
Artikel ini ditulis oleh:
