Jakarta, Aktual.com – Bendera armada Laksamana Malahayati berkibar di kawasan Selat Malaka pada abad ke-16 M. Keberadaan armada itu bagaikan petir di siang bolong bagi armada Portugis dan Belanda.
Armada Malahayati berulang kali berhasil memukul mundur pihak asing yang ingin menguasai jalur perdagangan laut dan kekayaan alam di ujung barat Nusantara. Ia dikenal sebagai salah satu laksamana perempuan pertama di dunia, yang memimpin sekitar 100 kapal perang.
Dengan kekuatan puluhan ribu pasukan ‘inong bale’ atau para janda perang, Malahayati juga dikenal sebagai tokoh pemberani dan mampu membangkitkan semangat pasukan, ahli strategi dan diplomasi.
Demikian disampaikan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo dan sejarawan Aceh Pocut Haslinda dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Selasa ((6/6), untuk memperkuat usul penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati.
Pertemuan dihadiri keturunan langsung Malahayati, Ibu Tengku Putroe Safiatuddin Cahaya Nur Alam, yang juga cucu langsung Sultan Aceh terakhir, yakni Sultan Alaiddin Muhammad Daudsyah serta Kolonel TNI AL Syarif.
“Kami mengharapkan dukungan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, dan sejarah, agar Pemerintah segera dapat mengabadikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional pada momentum 10 November 2017 tahun ini,” kata Giwo Rubianto.
Selain rekomendasi dari DPR RI, Giwo yang didampingi para pengurus teras Kowani mengatakan, tantangan yang dihadapi dalam pengusulan tersebut ialah diperlukan surat usulan dari Gubernur Aceh yang ditujukan kepada Kementerian Sosial sebelum 16 Juni 2017.
“Kami berharap Gubernur Aceh dapat segera menanggapi surat Kowani tanggal 15 Mei dan 5 Juni lalu, perihal percepatan usulan pahlawan Laksamana Malahayati. Dalam surat tersebut kami menyampaikan adanya arahan dari Mensos RI tentang perlunya surat usulan pencalonan Laksamana Malahayati menjadi pahlawan nasional dari Pemda Aceh,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya selaku pimpinan RDP menyambut baik usulan tersebut mengingat Malahayati merupakan aset bangsa yang dapat menjadi suri tauladan bagi generasi muda Indonesia.
“Komisi X DPR RI secara bulat telah memberikan dukungannya dan akan meminta pimpinan DPR RI segera mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemerintah untuk dapat menindaklanjuti usulan tersebut,” ucapnya Riefky.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Dapil Aceh itu menyampaikan, dalam rapat itu banjir dukungan disampaikan oleh berbagai fraksi. Di antaranya dari Popong Otje Djunjunan dan Marlinda Abdullah Puteh (Golkar), Latifah Sohib dan Arzeti Bilbina (PKB), Dadang Rusdiana (Hanura), Amran (PAN), Anwar Idris (PPP), Muslim (Demokrat) dan Sutan Adil Hendra (Gerinda).
RDP sendiri juga dihadiri sejumlah tokoh Aceh. Diantaranya Fikar Weda (budayawan), anggota DPRD Kota Banda Aceh Royes Ruslan dan dosen Institut Seni dan Budaya Indonesia-Aceh, Dedy Afriadi dan Teuku Teuku Afifuddin.
Artikel ini ditulis oleh:
