Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, didampingi perwakilan petani tebu memberikan keterangan usai menggelar pertemuan dengan Asosiasi Petani Tebu di Kantor DPP PKB di Jakarta, Selasa (4/7/2017). Para petani mengadukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPn) sepuluh persen yang dinilai mencekik para petani. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy tidak menapik, bahwa partainya yang ikut mendukung presidential threshold sebesar 20 persen sebagai bentuk menjaga kekompakan partai koalisi di Pemerintahan Jokowi-JK.

“Ya itu juga bagian, artinya koalisi pemerintah itu adalah forum komunikasi untuk memungkinkan berkumpul. Jadi ini merupakan bagian komunikasi yang dilakukan PKB. Ada kewajiban diundang pemerintah kita datang kemudian forum itu bisa jadi forum hati ke hati,” kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (21/7).

Terlebih, dia kembali mengklaim partainya selama ini telah menjalin komunikasi dengan segala pihak secara baik. “Ya PKB ini berada pada posisi yang berkomunikasi baik dengan segala pihak. Pemerintah juga forumnya difasilitasi PKB, dalam konteks UU Pemilu kami dalam posisi menjalin komunikasi baik dengan semua pihak.”

Lebih lanjut, ketika disinggung sikap PKB dengan mendukung presidential threshold berarti mengusung Joko Widodo di Pilpres 2019 nanti, ketua Pansus RUU Pemilu itu enggan mengamininya.

“Belum sampai kesana ya. Pasti ada mekanisme beri dukungan presiden 2019. Kontrak PKB adalah mensukseskan kabinet dan rezim ini sampai akhir dengan baik.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Wisnu