Jakarta, Aktual.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menunjang manajemen pasokan melalui sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditas (PLK) guna mendukung tata niaga komoditas yang berkeadilan.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyatakan bahwa SRG dan PLK diharapkan akan meningkatkan efisiensi mata rantai perdagangan, menyediakan mekanisme penetapan harga yang terbuka, dan memberikan acuan harga komoditas. Ini tidak hanya memberikan alternatif bagi petani, nelayan, dan UMKM dalam mendukung manajemen pasokan, tetapi juga membuka akses ke pembiayaan.
“Lebih jauh lagi, skema ini diharapkan dapat menjadi instrumen logistik dan distribusi, serta pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM untuk mendukung tata niaga komoditas yang berkeadilan,” ujar Wamendag Jerry melalui keterangan, di Jakarta, Sabtu (10/2).
Pemerintah melalui Kemendag terus berupaya mengamankan dan memperkuat pasar dalam negeri dengan memperbaiki sistem distribusi untuk meningkatkan daya saing perdagangan, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan ekspor, memberdayakan UMKM, dan melindungi konsumen.
Salah satu upaya yang terus dikembangkan oleh Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah pengembangan instrumen SRG dan PLK.
Kemendag mencatat bahwa nilai resi gudang yang diterbitkan pada tahun 2023 mencapai Rp954,55 miliar dengan total pembiayaan mencapai Rp583,98 miliar. Komoditas yang tercakup meliputi gabah, beras, kopi, ikan, rumput laut, dan gula. Meskipun capaian tersebut sudah positif, namun belum mencapai potensi maksimal.
Pemanfaatan SRG masih memiliki ruang untuk peningkatan, baik dalam jumlah SRG yang dimanfaatkan maupun dalam variasi komoditasnya.
“Percepatan optimalisasi SRG harus dilakukan. Hal ini dapat ditempuh melalui fokus SRG untuk orientasi ekspor, pelibatan pelaku UMKM, integrasi sistem, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dan penguatan regulasi dengan penyusunan ketentuan umum bidang SRG,” kata Jerry.
Kemendag telah membangun 123 gudang SRG yang kepemilikannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah di 105 kabupaten/kota untuk mempercepat pelaksanaan SRG.
Bappebti juga terus mendorong pengembangan PLK sebagai salah satu instrumen perdagangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok komoditas.
Adapun nilai transaksi PLK pada 2023 mencapai Rp66,01 miliar atau tumbuh 25,1 persen dibandingkan 2022. Pengembangan PLK diharapkan mampu menyediakan mekanisme perdagangan yang transparan, akuntabel, dan adil. PLK akan terus dikembangkan, baik spot maupun forward, dan terintegrasi dengan SRG.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
