Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo saat hadir dalam peluncuran aplikasi Propam Presisi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Aplikasi 'Propam Presisi' tersebut diciptakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai sarana pengaduan oknum polisi maupun PNS di kesatuan Polri agar bisa melapor lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel dan informatif. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa usulan Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo untuk menjadikan Institusi Polri berada dibawah Kementerian sudah sangat wajar.

Alasan tersebut, menurut Pangi, bahwa Institusi Polri sekarang terkesan sudah tidak independen dan kental akan politik praktis.

“Polri sekarang perlu di evaluasi, sudah terlalu kental permainannya dalam politik praktis, sudah nggak lagi terkesan independen. Seolah-olah bekerja untuk mengamankan kekuasaan,” ungkapnya saat dihubungi oleh aktual.com, Rabu (5/1) sore.

Pangi pun mengatakan bahwa penegakan hukum yang seharusnya menjadi agenda utama Polri sudah tidak terlihat lagi.

“Sekarang lebih kental Polri dengan aroma politisnya ketimbang aroma penegakan hukumnya. Ini adalah fakta dan realitas yang sedang dialami Polri. Dijadikan sebagai komoditas politik untuk kenaikan pangkat, lebih dominan agenda pragmatis dan transaksional ketimbang agenda penegakan hukum,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain