Jakarta, Aktual.co — Ketua Asosisasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng mengatakan sistem E-budgeting hanya untuk menguntungkan sejumlah pengusaha asing dan tidak ada jaminan apa yang tercantum dalam E-budgeting itu terlaksana secara transparan. Selain itu sistem E-budgeting yang dipaksa Gubernur Ahok dinilai sarat dengan kepentingan asing. Hal itu dia katakan dalam agenda diskusi bertema “APBD DKI, siapa sebenarnya yang begal?” yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Senin,09, Maret, 2015.
Daeng juga menjelaskan, bahwa dalam penggunaan sistem E-budgeting, menurutnya pihak yang paling diuntungkan adalah sejumlah pengusaha Multi National Corporation yang bisa leluasa mainkan APBD DKI Jakarta.
Artikel ini ditulis oleh:
Warnoto
