Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan ketika ada orang yang kritis pada pemerintah jangan dikira dia adalah pihak yang berlawanan atau kontra dengan pemerintahan.
“Ketika ada orang kritis, jangan dikira dia tidak mendukung pemerintah. Malah mungkin dia adalah orang yang peduli pada keberlangsungan bangsa, negara dan pemerintahan,” kata Effendi di Jakarta, Selasa (19/5).
Dia menilai, sifat kritis itu harus dimiliki oleh pendukung dan simpatisan yang sangat loyal kepada pemerintah, bukannya malah tidak mengingatkan sama sekali. Sikap seperti itu justru harus diwaspadai.
“Sahabat yang baik itu jangan membiarkan kawannya masuk jurang. Kenapa saya kritik Presiden Jokowi padahal saya dari partai pengusung, lalu dianggap lawan. Justru yang membiarkan itu harus dipertanyakan apa maksud dia, apalagi yang mengatakan ‘right or wrong were follow’ itu bukan sikap seorang sahabat,” kata anggota DPR RI itu.
Effendi juga mengaku siap menerima konsekuensi disomasi atau dipecat dari keanggotaannya di DPR oleh partai, jika sikap kritisnya dianggap salah.
“PAW saja saya atau somasi saja jika apa yang saya katakan salah. Saya ingatkan kepada presiden bahwa dia berpotensi melanggar UU,” katanya.
Pelanggaran tersebut, kata Effendi, adalah dari pergerakan harga BBM yang mengikuti harga pasar meskipun tetap ada subsidi dengan nilai yang kecil.
“Amanat UU itu kan harusnya sumber daya alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Tapi ini harga jadi tidak terkendali,” ujar Effendi.
Yang lebih mengkhawatirkan, pejabat yang seharusnya mengatasi masalah ini terkesan lepas tangan dengan pernyataannya yang mengatakan masyarakat nanti akan terbiasa dengan harga yang berubah setiap hari.
Artikel ini ditulis oleh:
