Jakarta, Aktual.com — Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru diresmikan Presiden Jokowi dengan peletakan batu pertama terus menuai pertanyaan dan penolakan, terutama atas urgensi pembangunan tersebut.
Pasalnya, dalam proyek yang ditangani PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum mengantongi izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.
Menanggapi itu, Politikus Senior PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mempertanyakan urgensi pembangunan proyek yang menurutnya hanya untuk kepentingan pemburu rente saja.
“Kita senang saja ada proyek yang dinilai dapat mengangkat pertumbuhan (ekonomi), tapi sisi positifnya di proyek ini yang mana, ini ada apa?, saya heran melihat sikap presiden dan wapres dalam proyek ini, ada misi apa Rini Soemarno (Menteri BUMN) ini. Siapa saja di istana yang ikut bermain di sana, dan ada apa dengan developer penguasa jalur kereta cepat di sana,” kata Effendi, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (26/1).
Ia berpandangan, terlalu banyak kejanggalan dalam proyek yang menelan anggaran Rp79 Triliun tersebut. Terlebih, presiden ikut memaksakan pembangunan itu.
“Apakah presiden tidak menghitung kemudian nanti akan dapat berdampak seperti kasus Transjakarta. Mungkin saja sekarang orang diam karena penguasa, tapi perlu diingat kekuasaan itu kan tidak selamanya, berapa lama sih kekuasaan itu,” ketus anggota komisi I DPR RI itu.
“Saya tidak mengerti kenapa pak Jokowi tidak menyadari itu,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
