Jakarta, Aktual.co — Peneliti ekonomi sekaligus dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Shanti Darmastuti minta pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi meninjau ulang berbagai kerja sama ekonomi dengan negara asing, khususnya Jepang.
“Dari analisis kami, hampir semua kerja sama asing (di bidang perekonomian) tidak ada yang memberi manfaat ke Indonesia,” kata Shanti di Jakarta, Jumat (24/10).
Khusus kerja sama ekonomi dengan Jepang dalam kerangka IJEPA yang dimulai 2007, Shanti memandang perlunya meninjau ulang segala ketentuan yang sampai sekarang masih merugikan Indonesia. Dia menjabarkan, sampai saat ini Jepang masih memberikan persoalan standardisasi ekspor sehingga Indonesia masih sulit melakukan ekspor ke negara tersebut.
“Pemerintah harus bisa memberikan bentuk negosiasi lebih tegas, agar Jepang bisa meminimalisir hambatan itu,” ujar dia.
Shanti mengatakan berdasarkan kajian yang dilakukannya, Jepang sangat berkepentingan atas sumber daya gas Indonesia. Indonesia diminta memasok gas ke negara tersebut dengan imbalan kemudahan pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Faktanya, kata dia, pekerja Indonesia tetap sulit bersaing di sana, selain itu transfer teknologi juga tidak jelas bentuknya.
“Sejauh ini yang sudah berhasil industri pengelasan, di mana SDM kita sudah mendapatkan sertifikasi di sektor tersebut. Tapi sektor lain belum terlihat,” ujar dia.
Shanti mengungkapkan masih banyak pengusaha yang kesulitan menembus pasar Jepang. Pemerintahan Jokowi harus memiliki keberanian untuk bernegosiasi dengan Jepang atas hal tersebut.
“Bantuan Jepang ke kita memang cukup besar, pemerintah memang dalam posisi dilematis, tetapi ketegasan itu tetap diperlukan,” ujar dia.
Atas dasar hal tersebut Shanti mengatakan bahwa Jokowi membutuhkan menteri-menteri di bidang ekonomi yang benar-benar berkomitmen memajukan sumber daya manusia Indonesia berdasarkan kemampuan bangsa, serta dapat memaksimalkan kemampuan sumber daya alam nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
