Pengunjung memadati kawasan wisata Monas di Jakarta, Kamis (21/9/2017). Kawasan Monumen Nasional (Monas) ramai pengunjung dan menjadi pilihan warga untuk menikmati suasana libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriyah. AKTUAL/Munzir

Jakarta, aktual.com – Ekonomi Provinsi DKI Jakarta diperkirakan bakal tumbuh 6,1 persen pada 2020 dan memberi kontribusi 17,72 persen terhadap ekonomi nasional.

“Pembangunan infrastruktur di Provinsi DKI terutama MRT dan LRT fase dua Jakarta masih menjadi garda terdepan pertumbuhan ekonomi,” kata Kepala Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta M Abbas di Jakarta, Minggu (22/12).

Abbas mengatakan pembangunan infrastruktur termasuk dalam investasi pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan di tahun 2020 yang diperkirakan mengalami tekanan.

Pemprov DKI Jakarta akan terus mendorong kinerja ASN untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran caranya kalau sampai serapan di bawah 80 persen maka tidak akan mendapat tunjangan kerja daerah (TKD).

Pemprov DKI juga telah menandatangani kerja sama dengan delapan penyedia aplikasi (aplikator) untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Jakarta. Saat ini kuliner masih menjadi penyumbang tertinggi PDB DKI Jakarta.

Program kerja berikut di 2020 Pemprov DKI Jakarta akan terus menekan angka inflasi yang selama ini masih di atas rata-rata nasional.

“Salah satunya dengan mengaktifkan BUMD Food Station untuk menjaga permintaan di sektor pangan,” kata Abbas.

Indikatornya dari hasil stok di gudang Bulog masih aman dan untuk tahun ini dapat dikendalikan inflasi 5,9 sampai 6,3 persen.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi menyatakan kesiapan anggotanya untuk menghadapi kondisi ekonomi di 2020. Untuk itu pihaknya akan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan dan BUMD.

“Dari 6.000 badan usaha yang tercatat di DKI Jakarta sebanyak 90 persen merupakan UMKM. Sehingga sudah sepatutnya bagi Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan mengingat sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi,” kata Diana.

Diana mengatakan dukungan yang diberikan dapat berupa kemudahan perizinan. Diharapkan Pemprov DKI membuat standar operasi dan prosedur.

“Kalau sudah ada tolong dapat disosialisasikan kepada Kadin DKI Jakarta,” katanya.

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

Zaenal Arifin