Jakarta, Aktual.com — Ekonomi Indonesia selama satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK mendapatkan raport merah dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Pasalnya sejak pasca terjadi krisis Ekonomi 1997 dimana Indonesia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, baru di era Presiden Joko Widodo sekarang ini kembali terjadi.
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati menyampaikan, pada era beberapa Presiden sebelumnya tidak pernah mengalami PHK secara masal. Lebih lanjut ia mencontohkan selama 10 tahun era Presiden SBY, walaupun pernah terjadi penurunan ekonomi, akan tetapi tidak terjadi PHK massal.
“Pada era pak SBY laju kemiskinan tidak naik, sekalipun upaya untuk menurunkan angka kemiskinan sangat lamban dan tidak pernah terjadi PHK massal. Maka 1 tahun kepemimpinan Jokowi sangat pantas untuk diberikan raport merah dari sisi ekonomi,” tuturnya saat diwawancarai Aktual.com di Jakarta (20/10).
Terkait rupiah yang pernah sempat merosot dalam, dan akhir-akhir ini fluktuatif cenderung menguat, akan tetapi menurut Enny penguatan tersebut bukan berdasarkan fundamental. Penguatan rupiah kata dia karena pengaruh tidak jadinya Amerika Serikat menaikan suku bunga.
“Bukan karena prestasi kinerja ekonomi kita. Ketika nantinya ada persoalan lagi dieksternal, misalkan Amerika menaikan suku bunga pasti rupiah mengalami pelemahan kembali,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, paket-paket kebijakan yang digulirkan pemerintah semuanya untuk investasi. Artinya paket tersebut berorientasi jangka waktu menegah dan panjang.
Menurutnya harus ada pengendalian dan manajemen pengelolaan kebijakan secara konferhensif, bukan hanya jangka panjang dan menengah akan tetapi harus memperhatikan aspek jangka pendek.
“Percuma kita bermimpi ekonomi ke depan sangat tinggi namun kenyataan sekarang menyebabkan kita pingsan dan tiarap”.
Sekalipun banyak dijanjikan akan banyak percepatan infrastruktur, investasi yang masuk, akan tetapi ia menilai masyarakat hari ini justru mengalami tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapat lapangan pekerjaan.
Ia mengingatkan bahwa tingkat kepercayaan publik kian menurun terhadap pemerintah. Publik pesimis terhadap kemampuan pemerintah menangani permasalahan ekonomi.
“Harapan masyarakat yang paling esensi sangat sederhana, adanya stabilitas harga kebutuhan pokok dan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan namun hal itu justru yang paling tidak bisa dipenuhi selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK,” pungkasnya.
Laporan: Dadangsah
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
