Bali, aktual.com – Ekonom Senior yang juga merupakan mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri mengungkapkan bahwa konflik antara Israel dan Hamas yang tengah berkecamuk saat ini berpotensi menimbulkan risiko ekonomi bagi Indonesia.
Menurut Chatib, ada tiga risiko yang akan dialami Indonesia apabila konflik tersebut tidak kunjung usai. Pertama, perang di wilayah Timur Tengah rentan mengakibatkan terjadinya perang minyak (oil war) yang berimplikasi terhadap harga minyak dunia hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.
“Oil war itu mungkin implikasinya adalah harga BBM. Persoalannya adalah apakah harga BBM nanti akan di-adjust atau nggak. Jadi yang di-absorb adalah subsidinya,” kata Chatib dalam acara Regional Chief Economist Forum di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/12).
Kemudian risiko yang kedua yakni pengaturan subsidi BBM akan menimbulkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meningkat. Bahkan Chatib memproyeksikan apabila kebijakan subsidi BBM diterapkan, maka tingkat inflasi akan naik sekitar 4 persen.
Risiko ketiga yang akan terjadi yakni meningkatnya harga beras. Hal tersebut menurut Chatib akan sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia, termasuk dalam aspek penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.
“Oleh karena itu BLT, bantuan sosial jadi penting. Dari subsidi BBM, apalagi bantuan sosial tentunya, maka pengelolaan APBN akan sangat penting di sini,” ujar Chatib.
Adapun berdasarkan data terakhir Kementerian Kesehatan Palestina Jumat ini, jumlah korban tewas warga Palestina akibat serangan Israel di Jalur Gaza bertambah menjadi 17.177 sejak 7 Oktober 2023.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina Ashraf al-Qudra mengatakan, sekitar 70 persen korban merupakan anak-anak dan perempuan. Sedangkan 46 ribu orang lainnya terluka akibat serangan gencar Israel di wilayah Palestina yang diblokade tersebut.
Ia melaporkan paling sedikit 290 petugas medis tewas, 103 ambulans hancur dan 160 pusat layanan kesehatan menjadi sasaran serangan Israel, sementara 20 rumah sakit dan 46 pusat perawatan primer terpaksa tidak berfungsi.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
