Ekspor Perikanan Indonesia Terus Merosot, Jokowi Gunakan Anggaran Negara ke G20, Kini Bagaimana Nasib Nelayan?

Jakarta, Aktual.com – Sejak Rabu (5/7) lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawat ke Turki, kemudian melanjutkan ke Jerman untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara besar dalam G20. Sudah pasti kunjungan Jokowi menggunakan anggaran negara, namun apakah Jokowi juga memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil seperti para nelayan.

Pasalnya, menurut Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), selama ini negara-negara yang tergabung dalam G20 selalu menekan Indonesia agar melakukan beralisasi perdagangan.

“Untuk itu, kedatangan Jokowi ke KTT G20 mestinya bisa memperjuangkan kepentingan nelayan dan membuat kebijakan dalam memproteksi sektor perikanan domestik,” kata Wakil Sekjen KNTI Niko Amrullah, di Jakarta, ditulis Minggu (9/7).

Menurutnya, merujuk data Organisasi Pangan Dunia (FAO), Indonesia merupakan produsen ikan terbesar ketiga dunia. Namun sayangnya, jika melihat laju ekspor produk perikanan, Indonesia tidak masuk ke dalam peringkat top 10 dunia.

“Itu menunjukkan bahwa fondasi sektor perikanan nasional masih lemah, sehingga masih dibutuhkan adanya proteksi,” jelas dia.

Niko juga menegaskan, menambahkan, saat ini dunia tengah mengalami tantangan besar, yakni problematika pangan untuk 9 miliar penduduk dunia pada tahun 2050 nanti. Kondisi itu sebagai dampak perubahan iklim, perekonomian yang tidak menentu, dan berujung pada peningkatan kompetisi pemanfaatan sumber daya alam.

Makanya, kata dia, sektor perikanan menjadi target Sasaran Pembangunan Global dari aspek pangan dan nutrisi yang mesti dipastikan keberlanjutannya baik ekonomi, sosial, bahkan lingkungan.

“Karena bukan hal yang mustahil sumber daya ikan Indonesia menjadi incaran dunia,” katanya.

Apalagi memang, sesuai data, kata dia, bahwa konsumsi ikan di tingkat internasional juga tengah melesat dengan pertumbuhan rata-rata 3,2 persen sekitar 5 dekade terakhir.

“Untuk itu, agar Indonesia tidak lagi sekadar “pasar” atau negara sumber daya alam yang dieksploitasi pihak luar, pemerintah juga harus sangat kritis dan berhati-hati dalam mengambil langkah di setiap pertemuan internasional,” pungkasnya.

Pewarta : Busthomi

Artikel ini ditulis oleh:

Bawaan Situs