Jakarta, Aktual.com – Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengakui industri sektor kelautan dan perikanan masih mengalami penurunan kinerja. Sehingga jangankan untuk melakukan ekspor, guna memenuhi kebutuhan ikan domestik saja masih kesulitan.
Padahal, Indonesia sebagai negara kelautan sekaligus dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Sehingga, kondisi industri sektor perikanan dan kelautan itu dinilai cukup memprihatinkan.
“Saat ini, tingkat utilisasi di sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah. Sehingga berdampak terhadap jumlah ekspor perikanan yang faktanya terus mengalami penurunan,” cetus Menperin, di acara Rakernas Kadin, Jakarta, Senin (7/11).
Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu melakukaan konsolidasi industri perikanan, antara lain terkait data yang masih beragam hingga saat ini.
“Jika hal itu lambat pembenahannya, berpengaruh ke investasi. Karena kita ingin menjamin kepastian investasi bagi industri pengolahan ikan,” tegas dia.
Menurutnya, industri perikanan nasional membutuhkan revitalisasi dan konsolidasi guna mengatasi segala permasalahan yang ada.
Makanya, pemerintah pun ingin melakukan pendampingan dan kebijakan yang tepat. Agar proses revitalisasi dan konsolidasi berjalan lancar.
“Rencananya kami akan buat peta jalan industri ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2016. Nantinya akan ada rencana untuk memberikan insentif,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Menurut Airlangga, Kemenperin juga mendorong tingkat konsumsi ikan secara nasional. “Jadi industri tradisional juga harus menciptakan permintaan terhadap sektor perikanan di dalam negeri. Tak hanya mendorong industri perikanan yang berbasis ekspor,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menegaskan, sejauh ini masalah utama sektor perikanan dan kelautan adalah masalah infrastruktur akses pembiayaan.
Infrastruktur yang dia maksud adalah, sarana jalan, ketersediaan energi, listrik dan gas yang memadai, sehingga bisa meyakinkan investor tentang keberpihakan pemerintah terhadap investasi di sektor perikanan.
“Jadi pemerintah dan bersama pelaku usaha harus sanggup meningkatkan infrastruktur di sektor perikanan. Antara lain, BUMN terkait harus terlibat aktif,” jelas Yugi.
Selain itu, Kadin juga berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa menggenjot akses pembiayaan dari kalangan perbankan, terutama bank pelat merah. Serta industri jasa keuangan lainnya. Dengan begitu, akan fasilitas pembiayaan atas investasi sektor kelautan dan perikanan semakin tinggi.
“Selama ini, dari Rp5.000 triliun dana yang tersedia di sektor perbankan hanya 3% atau sekitar Rp150 triliun kredit di sektor perikanan. Jadi masih terlalu sedikit,” ucapnya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
