Presiden Joko WIdodo (keenam kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kelima kanan) memimpin Rapat Kabinet Paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) serta Revisi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/12). Dalam pembahasan Ujian Nasional (UN), pemerintah tidak menyetujui rencana moratorium UN yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy serta meminta dikaji ulang, pemerintah saat ini masih menilai UN dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan evaluasinya. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Ketua umum Organisasi Kesejahteraan rakyat (Orkestra), Poempida Hidayatulloh mengatakan kinerja buruk para menteri yang belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi nasional, secara tidak langsung berkorelasi dengan penurunan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selaku pengusung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu.

“Penurunan elektabilitas PDIP ini tentu ada korelasinya dengan pelemahan ekonomi saat ini, walaupun itu tidak secara langsung,” kata dia di Jakarta, Minggu (3/12).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil surveinya yang dilakukan pada 20 November 2017 bahwa posisi PDI-P digilas oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) besutan Prabowo Subianto.

Diketahui elektabilitas Partai Gerindra menempati posisi teratas sebesar 15,2 persen, sedangkan PDI-P yang merupakan partai pengusung Jokowi sebagai rival Prabowo di Pilpres 2014, hanya menempati posisi ke dua dengan elektabilitas 12,5 persen.

Selain itu perlu juga diingat bahwa PDIP merupakan partai pemenang pemilu legislatif dengan perolehan suara terbanyak sebesar 18,95 persen pada 2014 lalu, artinya penurunan elektabilitas ini menandakan adanya kekecewaan publik kepada partai berkuasa.

“Telah terjadi perubahan peta kecendrungan pemilih dibanding 2014 lalu,” kata Poempida.

Adapun tingkat elektabilitas yang menyusul Gerindra dan PDIP adalah partai Demokrat dengan elektabilitas 7,4 persen, Golkar 7,3 persen, PKS 5,8 persen, PKB 5,4 persen, PPP 3,4 persen.

Lalu untuk PAN 3,3 Persen, Nasdem 3,3 persen, Perindo 2.9 persen, Hanura 2,4 persen, PSI 2,0 persen, PKPI 1,8 persen, PBB 1,6 persen, sisanya menjawab tidak tahu sebanyak 25,6 persen.

 

Dadangsah Dapunta

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta