Jakarta, Aktual.com – Pasca dilantiknya kepala badan siber dan sandi negara (BSSN) oleh Presiden Jokowi terus mendapat perhatian dari sejumlah elemen masyarakat sipil.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) misalnya. Ia mengatakan bahwa perlunya disiapkan kebijakan pendukung dalam operasional BSSN, guna menjamin integritas prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam pelaksaan tugasnya.
“Termasuk di dalamnya dalam perumusan kebijakan teknis, seperti penutupan akses, monitoring internet, juga pengaduan dan pemulihan bagi warga negara yang hak-haknya dilanggar oleh kerja-kerja BSSN,” kata Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (4/1).
Menurut dia, dalam operasionalisasinya juga perlu dibuka ruang partisipasi masyarakat sipil, akademisi, sektor bisnis, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi internet.
“Memastikan bekerjanya mekanisme pengawasan internal, juga membuka peluang bagi pengawasan eksternal, untuk memastikan akuntabilitas lembaga ini,” paparnya.
Bahkan, masih kata Wahyu, lembaga BSSN semestinya secara berkala mengeluarkan laporan-laporan agregat atas pelaksanaan tugas dan penggunaan wewenangnya, khususnya yang terkait dengan monitoring pengguna.
“Sehingga, dalam penataan kewenangan danorganisasinya, harus dipastikan tidak adanya overlapping dalam pelaksanaan tugas lembaga ini, dengan lembaga-lembaga lainnya, termasuk aspek koordinasi juga perlu diperkuat, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang ditimbulkan.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
