Jakarta, Aktual.com – Meskipun Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah dapat dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk terus gulirkan rencana proyek Light Rail Transit, namun DPRD DKI tetap menilai masih ada sejumlah yang mengganjal.

Disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohammad Sanusi, pihaknya setuju-setuju saja jika proyek itu penggarapannya diambil alih pemerintah pusat agar cepat terealisasi.

Kendati demikian, kata dia, ada empat permasalahan yang harus lebih dulu diselesaikan oleh Ahok jika ternyata proyek itu memakai dana APBD DKI.

Yang pertama, kata dia, proyek kereta ringan itu tidak tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI.

Kedua, kalau proyek itu dibangun dengan APBD DKI, maka harus mengantongi persetujuan Kebon Sirih alias DPRD DKI.

“Nah itu belum pernah digambarkan secara detail kepada DPRD, kenapa ini menjadi persoalan,” ujar politisi Gerindra itu saat dihubungi Aktual.com, Senin (13/7).

Ketiga, dia mengaku untuk rencana proyek LRT ini, Pemprov DKI sama sekali belum pernah menyampaikan secara resmi ke dewan.

“Selain belum adanya Peraturan Daerah (Perda). Kedua kalau pakai APBD kan proyeknya multiyears kita harus buat pansus, nah bagaimana kita mau menganggarkan?” ucapnya heran.

Keempat, dewan juga masih belum dapat kejelasan apakah nantinya Pemprov DKI bersedia memberi subsidi tarif ke masyarakat jika LRT sudah terealisasi.

Persoalan inilah, ujar dia, yang masih jadi sorotan DPRD DKI. “Jadi sebetulnya kalau mau percepatan, kemudian pemerintah pusat pengambil alih pembangunan LRT, ya itu jauh lebih baik,” ujar Ketua Komisi di DPRD yang menangani bidang pembangunan itu.

Sebelumnya, usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan dalam waktu dekat akan diterbitkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk pembangunan LRT oleh pemerintah.

Pemerintah akan mengambil alih pembangunan infrastruktur LRT di Jabodetabek untuk mempercepat proses realisasinya.

“Gubernur DKI akan membangun tahap pertama. Adhi Karya yang tadinya mau ambil inisiatif sendiri membangun tanpa biaya pemerintah tetapi setelah dibahas tadi kata Menhub tidak mungkin sehingga akan dibangun pemerintah,” kata Sofyan.

Agar prosesnya cepat, kata Sofyan, Pemprov DKI dan PT Adhi Karya akan dibuatkan Keppres agar LRT bisa dibangun terlebih dahulu dengan didanai APBN.

()

()