Jakarta, Aktual.co — Enam pasar di perbatasan wilayah Indonesia dengan. Timor Leste di Kabupaten Belu, Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sejak di bangun tahun 20103 lalu hingga saat ini belum berfungsi secara optimal.
Enam pasar tersebut yakni Pasar Motain dan Turiskain di Belu, Pasar Motamasin di Malaka, serta Pasar Wini, Napan, dan Pasar Haumeni di TTU.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTT Bruno Kupok yang dikonfirmasi di Kupang, Kamis (23/10) menjelaskan, belum optimalnya pemanfaatan pasar-pasar tersebut karena lokasinya jauh dari permukiman, serta akses jalan dan transportasi menuju lokasi pasar belum terlalu mendukung.
“Jadi bukan tidak dimanfaatkan atau mubazir, tetapi pemanfaatannya belum optimal,” kata Bruno.
Mantan Kadis Perhubungan NTT ini menambahkan, tujuan dibangunnya pasar perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan. Dengan pasar itu, mereka dapat menjual hasil-hasil pertaniaan dan perkebunan, baik untuk warga Indonesia maupun warga Timor Leste.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pasar itu,katanya, tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat yang telah membangung pasar-pasar itu. Namun, dibutuhkan sinergsitas program denganh pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Pemerintah kabupaten, lanjutnya, harus bisa membuat program yang connect dengan membangun permukiman yang dekat lokasi pasar, membuka akses jalan dan rute transportasi menuju lokasi. Tanpa ada infrastruktur yang mendukung, fasilitas yang sudah dibangun itu tidak akan berfungsi dengan baik.
Sementara Disperindag NTT, ujarnya, berencana membuat inovasi dengan mendatangkan para distributor sembako guna berjualan di pasar-pasar itu. “Satu waktu, kita akan bawa para distributor, kita gelar operasi pasar di pasar-pasar itu. Ini bagian dari mengoptimalkan pemanfaatan pasar itu,” ujarnya.
Selain berusaha mengoptimalkan fungsi pasar perbatasan, pihaknya juga berencana merenovasi bagian-bagian bangunan yang rusak. Namun ini harus diusulkan terlebih dahulu anggaran ke Pemerintah Pusat.
Menurutnya, pasar perbatasan dapat dimanfaatkan oleh warga perbatasan kedua negara. Warga perbatasan kedua negara dibebaskan dari paspor lintas batas karena ada kerja sama kedua negara. Hal yang sama juga berlaku bagi pasar perbatasan yang dibangun warga Timor Leste.
Sementara itu Pemerintah Timor Leste berencana membuka pasar dan pameran di perbatasan dengan Batu Gede, Kabupaten Belu pada tanggal 28-29 Oktober ini.
Dalam kunjungan ke Kupang belum lama ini, Menteri Perdagangan Timor Leste, Numirando Soares Martins mengundang Gubernur Frans Lebu Raya untuk hadir pada acara itu.
Menurut Lebu Raya, perlu ada aktivitas ekonomi di perbatasan Indonesia – TL . Untuk itu dibutuhkan pula free trade zone yang disepakati antara kedua negara, sehingga ke depan akan makin baik dan masyarakat kedua negara bisa memanfaatkan pasar perbatasan tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
