Dalam keteranganya Don Kardono membenarkan adanya aliran dana non budgeter sebesar Rp.2 milyar untuk biaya pencintraan tentang Jero Wacik selaku Menteri ESDM saat itu, lewat "smart reporting" di koran Indopos.

Jakarta, Aktual.com — Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelesaikan penyidikan kasus dugaan suap pembahasan APBD 2015, dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Palembang.‎

Dengan demikian, enam tersangka yang terjerat dalam kasus tersebut, akan segera di sidangkan. Gelaran sidang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Palembang.

“Berkas enam tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD Kabupaten Muba sudah dinyatakan lengkap atau P-21 dan dilimpahkan ke penuntutan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Kamis (11/2).

Hari ini, keenam tersangka telah dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Palembang. Mereka adalah Bupati Muba dan istrinya Lucianty Pahri, serta empat pimpinan DPRD Muba, Riamon Iskandar, Darwin AH, Islan Hanura dan Aidil Fitri.

Terkait kasus dugaan suap dari Bupati Muba, Pahri Azhari dan istrinya Lucianty kepada DPRD setempat mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Juni 2015 lalu.

Saat OTT itu tim Satgas KPK menangkap dua anggota DPRD Muba dari fraksi PDIP, Bambang Karyanto dan Gerindra Adam Munandar, serta Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba, Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba, Faisyar.

OTT tersebut pun, menghantarkan keempat menjadi tersangka KPK. Penetapan status tersebut dilakukan juga dengan berdasar alat bukti berupa uang Rp 2,5 miliar, yang turut disita saat OTT.

Uang tersebut diduga terkait Rapat Paripurna DPRD Muba yang membahas LKPJ Bupati Muba, Pahri Azhari tahun 2014 dan pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015.

Berdasar informasi, uang yang disita KPK berasal dari patungan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti, Dinas Pendidikan sebesar Rp 2 miliar, Dinas Pekerjaan Umumsebesar Rp 500 juta, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp 35 juta.

Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen yang harus diberikan Pemkab Muba kepada pihak DPRD yang mulanya diminta sebesar Rp 20 miliar atau satu persen dari nilai belanja Kabupaten Muba sebesar Rp 2 triliun.

Namun, setelah negosiasi, pihak Pemkab dan DPRD sepakat dengan nilai komitmen sebesar Rp 17 miliar.

Sebelum OTT, pihak Pemkab telah memberikan uang sebesar Rp 2,65 miliar kepada DPRD terkait pembahasan APBD 2015 dan Rp 200 juta untuk pengesahan APBD Muba 2015.

Diduga, uang sebesar Rp 2,65 miliar yang pertama kali diserahkan Pemkab kepada DPRD berasal dari kantong pribadi Lucianty Pahri, istri dari Pahri Azhari yang juga anggota DPRD Provinsi Sumsel 2014-2019.

Pasangan suami istri itu merupakan kader PAN. Dari kantong Lucianty, uang sebesar Rp 2,65 miliar kemudian diberikan kepada Kepala DPPKAD Muba Syamsudin Fei untuk diberikan kepada pihak DPRD melalui seorang kurir pada bulan Februari lalu. Seluruh anggota DPRD Muba yang berjumlah 45 orang disebut menerima uang suap dengan nilai bervariasi.

Sebanyak 33 anggota DPRD Muba disebut masing-masing menerima Rp 50 juta. Delapan Ketua Fraksi masing-masing menerima Rp 75 juta, sementara Pimpinan DPRD yang berjumlah empat orang masing-masing menerima Rp 100 juta.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK menetapkan Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya sebagai tersangka pemberi suap. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Muba, Riamon Iskandar, Wakil Ketua DPRD Muba Darwin AH, Islan Hanura dan Aidil Fitri sebagai tersangka penerima suap.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS