Jakarta, Aktual.com — Kebijakan ekonomi Pemerintah Joko Widodo Jilid III tidak menurunkan harga premium menyimpan sejumlah pertanyaan. Disatu sisi, pemerintah ingin meningkatkan daya beli masyarakat, namun disisi lain pertamina mengklaim mengalami kerugian.
“Keengganan menurunkan harga Premium merupakan sebagai sebuah dilema dan ironi yang terjadi antara Pemerintah dan Pertamina. Selama ini bukan rahasia umum lagi kalau pertamina sering menjadi kasir untuk hal hal tertentu bagi pemerintah maupun kepentingan politik atau kepentingan elit nasional,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Senin (12/10).
Menurutnya, pertamina merugi karena selama ini dijadikan kasir bagi kepentingan pemerintah atau kepentingan politik dan kepentingan elit nasional. Dana tersebut tentunya bersumber dari internal pertamina yang tidak tercatat.
“Kebiasaan Pertamina menjadi Kasir terjadi sejak lama. Sehingga ketika Presiden Joko Widodo meminta menurunkan harga Premium tentu tidak akan serta merta diikuti oleh pertamina maupun kementerian ESDM. Pertamina merasa hanya dijadikan sebagai alat politik saja,” jelasnya.
Sepanjang pertamina belum bebas dari kepentingan politik, lanjutnya, maka kejadian ini tentu akan terus terjadi tanpa bisa dihentikan.
“Jadi tidak heran kalau Pertamina dan menteri ESDM secara tidak langsung menolak memurunkan harga BBM jenis premium,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
