Istambula, Aktual.co —Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menepis kritik bahwa dia berusaha membentuk kekuasaan seperti layaknya seorang sultan dalam memimpin Turki yang liberal. Sebaliknya, Erdogan mengungkapkan bahwa dia ingin memerintah seperti pemimpin Inggris, Ratu Elizabeth II. Kepada media milik pemerintah Turki, TRT channel, Erdogan menjamin bahwa keinginannya untuk memperluas peran presiden tidak akan merusak demokrasi Turki. Terkait hal ini, Erdogan mencontohkan pemerintahan Inggris.

“Menurut pendapat saya, Inggris menganut sistem semi-presiden. Dan unsur dominan dalam pemerintahan adalah sang Ratu,” kata Erdogan, dikutip dari Al-Arabiya, Jumat (30/1). Padahal, sistem pemerintahan Inggris adalah monarki konstitusional yang diatur sistem parlementer. Raja dan keturunannya hanya memegang kekuasaan simbolik. Komentar Erdogan tersebut muncul setelah mendapat kritik segar dari pihak oposisi bahwa dia akan bertindak seperti “sultan Ottoman” ketika peran presiden di Turki jadi diperluas.

Menampik hal tersebut, Erdogan menyatakan bahwa para pemimpin negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, Brazil, Korea Selatan, dan Meksiko tidak dituduh bertindak seperti raja. “Maksudku, mengapa menyinggung monarki ketika ide seperti ini terlontak di Turki?” kata Erdogan. “Kita perlu segera menutup kesenjangan perlombaan kekuasaan ini. Keuntungan terbesar (dari perluasan peran presiden) adalah tak ada lagi pembuatan kebijakan melalui berbagai saluran,” kata Erdogan melanjutkan.

Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki pada bulan Agustus lalu. Sebelumnya, Erdogan menjabat sebegai perdana menteri selama lebih dari satu dekade. Erdogan merupakan presiden Turki pertama yang menjabat karena dipilih langsung oleh rakyat. Ketika memenangkan pemilu, Erdogan berjanji akan menerbitkan kebijakan populer dan menjadi pemimpin yang aktif dan kuat. Oposisi pemerintah menuduh Erdogan mengubah sistem negara Turki yang liberal dengan memberlakukan Islamisasi secara bertahap dan mengabaikan demokrasi.

Turki akan mengadakan pemilihan parlemen pada bulan Juni mendatang. Partai yang berkuasa dan pro-Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berencana memenangkan parlemen dan meningkatkan kekuasaan presiden Erdogan. “Turki yang baru harus memiliki konstitusi baru,” kata Erdogan.