Dalam kesempatan itu, Presiden juga mencabut status tanggap darurat Gunung Agung dengan persoalan logistik masyarakat terdampak di kawasan sekitar tetap menjadi perhatian pemerintah.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan logistik untuk para pengungsi tetap akan dikeluarkan, walaupun status tanggap darurat dicabut.
“Memang sesungguhnya istilah tanggap darurat itu tidak menyatakan bahwa Bali dalam keadaan darurat. Jadi sering saya katakan tanggap darurat itu untuk pengungsi, kaitannya dengan logistik, bukan seluruh Bali itu dalam keadaan tanggap darurat,” ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan logistik pengungsi, terlebih dulu akan digunakan cadangan beras milik Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 200 ton dan milik Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 100 ton, dan jika kurang Kementerian Sosial akan turun tangan.
“Selama ini kesannya kemana-mana, seolah-olah seluruh Bali darurat, akibatnya negara-negara lain mengeluarkan ‘travel ban’, ‘travel warning’, ‘travel advisory’, padahal yang tanggap darurat itu terkait urusan pengungsi dan logistik,” tambah Pastika.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Andy Abdul Hamid
