Jakarta, Aktual.com — Tidak terkomunikasikannya kebijakan penetapan harga BBM dari Kementerian ESDM kepada Presiden menunjukkan terjadi ketidakharmonisan di kabinet Pemerintahan Jokowi. ESDM menetapkan tidak ada perubahan harga BBM jenis Solar dan Premium, sementara Jokowi sehari kemudian meminta harga BBM diturunkan.
“Nah itu dia, berarti Menteri ESDM kurang koordinasi dengan Presiden terkait kebijakan harga BBM jenis Ron 88 (premium) dan solar subsidi,” kata Pengamat Energy Watch Mamit Setiawan kepada Aktual di Jakarta, Jumat (2/10).
Menurutnya, sudah seharusnya keputusan yang menyangkut hajat hidup rakyat di kordinasikan terlebih dahulu dengan Presiden sehingga tidak menimbulkan polemik seperti saat ini.
“Jadi tidak ada perbedaan seperti ini, dimana bisa berakibat ketidakharmonisan di istana,” ujar dia.
Ia menambahkan, sayangnya saat ini Kementerian ESDM sudah mengambil keputusan. Meskipun kehendak Jokowi tetap dijalankan, namun Pemerintah juga harus memikirkan jalan keluar lain untuk mengganti kerugian Pertamina yang kian menumpuk.
“Serba salah. Pemerintah harus segera mencari solusi kerugian Pertamina,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan PT Pertamina (Persero) untuk menghitung kembali soal kemungkinan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium lantaran rakyat tengah membutuhkan penurunan harga BBM meskipun sedikit guna meringankan beban di tengah ekonomi yang melemah. Sementara sebelumnya Kementerian ESDM sudah menetapkan untuk tidak merubah harga Premium dan Solar bersubsidi hingga tiga bulan ke depan.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
