Jakarta, Aktual.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan tingkat elektrifikas dan kehandalan kelistrikan nasional semakin membaik, diperkirakan akan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Hal ini, tak terlepas dari kesadaran pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang memandang bahwa kelistrikan menjadi fundamental untuk menggerakkan perekonomian.
“Ada program listrik 35.000MW dan program listrik desa, sehingga elektrifikas meningkat. Secara kehandalan juga membaik dan gap pasokan sudah teratasi, walaupun masih ada yang mati lampu karena kendala tenis dan faktor lain,” kata Direktur Eksekutif IESR, Faby Tumiwa saat mengevaluasi akhir tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Jumat (22/12).
Namun lanjutnya, laju pertumbuhan permintaan listrik mengalami perlambatan dari tahun lalu. Adapun faktor penyebab karena efek domino lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional, berkurangnya konsumsi industri yang berkorelasi dengan tingkat produksi dan daya beli masyarakat, serta penghematan rumah tangga yang merasa mahalnya tarif listrik.
Selain itu, ada beberapa proyeksi pengembangan kawasan industri yang tidak berjalan sesui target waktu, hal ini juga membuat PLN mengalami over suplai.
“Ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi PLN, dengan kondisi harga batubara dan Minyak dunia yang meningkat, membuat biaya produksi makin membengkak, sementara serapannya lemah. Kita akan lihat nanti audit keuangan seperti apa,” tutur dia.
Kemudian dia juga menyoroti banya industri yang membangun pembangkit sendri untuk operasional produksinya. Tak terkecuali beberapa BUMN, melalui anak perusahaannya juga melakukan hal yang sama.
“PT PP, Pelindo, Pertamina masuk ke industri listrik. Anak usahanya bangun pembangkit dan jual ke induk perusahaan. Yang tadinya menggunakan listrik PLN, kini menggerus pasar PLN,” ujar dia.
Selanjutnya pada aspek investasi, dia melihat pada tahun depan investor cenderung menundan investasi sembari melihat kondisi politik nasional. Selain memang investor mengalami keraguan lantaran adanya surat Dirjen Gatrik yang meminta Direksi PLN meninjau ulang PPA.
“Memang baik bagi PLN surat itu, tapi bagi investor itu menjadi signal negatif untuk berinvestasi,” pungkas dia.
Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
