Beranda Lensa Aktual Flash Photos Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia Flash Photos Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia 12 Januari 2016, 18:03 Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO 1 dari 19 Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman dan Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman dan Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Suasana diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah bersama Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, berbincang disela diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Dari kiri ke kanan, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menerima maklumat mahasiswa soal Freeport dari ketua panitia diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO Artikel ini ditulis oleh: Ikuti WhatsApp Channel Aktual ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS Flash Photos Gebrakan Besar! Priskhianto Siap Gelar Munas Rekonsiliasi untuk Koperasi Indonesia Flash Photos Grand Final IM3 Collabonation 2024, 12 Finalis Bersaing Rekaman dengan Hindia Flash Photos BTN Masuk 10 Besar BUMN Paling Informatif Flash Photos BTN Gelar Soft Launching Bale Flash Photos Generali Dukung Semarang 10K di Akhir 2024 Flash Photos BTN Salurkan 30.000 KPR untuk Pekerja Informal di Era Prabowo Masuk Selamat Datang! Masuk ke akun Anda nama pengguna kata sandi Anda Lupa kata sandi Anda? mendapatkan bantuan Disclaimer Pemulihan password Memulihkan kata sandi anda email Anda Sebuah kata sandi akan dikirimkan ke email Anda. CONNECT WITH US233,018FansSuka11,767PengikutMengikuti813PengikutMengikuti78,600PelangganBerlanggananBerita Lain Terbukti Korupsi di Kasus Timah, Harvey Moeis Divonis Penjara 6,5 Tahun 23 Desember 2024, 16:43 KH Achmad Chalwani dan KH Ali Masykur Terpilih Jadi Rais dan... 23 Desember 2024, 07:10 Syekh Fadhil Al Jailani Hadiri Pembukaan Kongres XIII Jatman di Boyolali 23 Desember 2024, 08:06 Pertemuan Prabowo dan Anwar di Langkawi Ditangguhkan 23 Desember 2024, 10:12 Israel Bangun 7 Permukiman Ilegal di Area B Tepi Barat Milik... 23 Desember 2024, 20:18