Jakarta, Aktual.com – Sejumlah pihak terus mendesak pemerintah untuk mengevaluasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI yang diluncurkan pada beberapa waktu lalu, termasuk dari partai penguasa.
Dua partai pendukung yang menyuarakan hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem.
Menanggapi hal ini, Koordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat memiliki pendapatnya sendiri.
Mantan relawan Jokowi dalam Pilpres 2014 ini curiga wacana evaluasi PKE XVI digunakan untuk mendongkrak popularitas Presiden Joko Widodo.
Ia beranggapan, tak mungkin Menko Perekonomian Darmin Nasution mengeluarkan PKE XVI tanpa adanya restu dari Jokowi.
“Kami paham benar bahwa seorang Joko Widodo sangat sering buang badan dan mengorbankan bawahannya terutama menteri, apalagi bila kebijakan yang dikeluarkan itu banyak penolakan pasti dijadikan Jokowi pencitraan,” ujarnya.
Ia pun mencontohkan kebijakan Mendikbu Muhadjir Effendi terkait sekolah lima hari yang sempat ramai pada beberapa waktu lalu.
“Begitu ada penolakan dari Nadhatul Ulama (NU), saat itu langsung Jokowi salahkan menterinya,” ulas kader Muhammadiyah ini.
“Padahal kebijakan tersebut hasil dari rapat kabinet yang langsung dipimpin Presiden,” sambungnya.
Oleh karena itu, kata dia, Korsa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyelesaikan pemerintahan Jokowi sampai 2019 saja.
“Bila seorang Presiden yang suka mengorbankan orang jika terus berkuasa sangat berbahaya bagi negeri ini,” tegas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
