Jakarta, Aktual.com – Pengamat dari Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean menyebut, progres proyek listrik 35 ribu mega watt (MW) sejauh ini sangat mengecewakan. Hal ini terjadi karena kualitas PLN sebagai eksekutor proyek ini juga buruk.
“Saya cermati, perkembangan proyek 35 ribu MW ini mengecewakan. Salah satu masalahnya, kualitas manajemen dari eksekutor yakni PLN, sangat buruk. Mestinya harus ada pengelompokkan tanggung jawab kerja antara PLN dan Kementerian ESDM,” ujar dia di acara diskusi Energi Kita, di Jakarta, Minggu (7/8).
Apalagi masalah lahan untuk pembangunan transmisi belum terselesaikan. Sehingga, jangan sampai nantinya, pembangunan pembangkit selesai, namun transmisinya belum dan akan menjadi masalah.
“Sebab soal jaringan transmisi ini dari dulu samai saat ini tidak rampung, gara-garanya menyangkut pengadaan lahan,” jelas dia.
Apalagi memang, Dirut PLN sendiri, Sofyan Basyir malah mempolemikkan ke publik soal pembangkit swasta, yang seolah-olah disebut swastanisasi. Padahal, kemampuan negara juga sangkat lemah, sehingga butuh peran investor swasta.
“Saya rasa, manajemen PLN ini tidak fokus untuk menyelesaikan masalah proyek 35 ribu MW ini,” ujar dia.
Di tempat yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Syamsir Abduh menegaskan, untuk mengevaluasi proyek listrik 35 ribu MW ini, pada Rabu (10/8) besok akan segera digelar rapat koordinasi untuk mendengar progres dari proyek ini.
“Kami akan tagih komitmen semua stakeholder dalam pelaksanaan proyek 35 ribu MW. Baik itu pemerintah (Kementerian ESDM) maupun PLN,” jelas Syamsir.
Menurutnya, pihaknya akan mengevaluasi apakah implementasi kebijakan listrik 35 ribu MW ini sudah sesuai jalurnya, atau masih sering belok kanan-kiri, juga masalah lahan yang belum teratasi hingga kini, masalah power purchase agreement (PPA), dan sebagainya.
“Rabu besok kami akan evaluasi. Apalagi Ketua DEN itu Pak Presiden sendiri. Jadi kami akan tahu progresnya seperti apa,” tegas dia.
Apalagi memang, dia menegaskan, dalam proyek kelistrikan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti terkait kebijakan energi nasional dalam penyediaan pembangkit tenaga listrik hingga 2025 sebanyak 115 giga watt (GW), dan pada 2050 yang mencapai 430 GW. Sehingga jika proyek ini berhasil, maka pada 2025 nanti yang dikejar hanya 64 GW.
“Kalau dirata-ratakan setiap tahun harusnya ada 5,8 GW. Jadi kalau Presiden sampaikan ke publik (soal proyek 35 ribu MW) itu ada alasannya,” ungkap Syamsir.
Juga, terkait masalah penghambat proyek 35 ribu MW yang belum terselesaikan. Yaitu masalah terkait soal lahan, soal harga dengan PLN, dan terkait izin operator.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
