Jakarta, Aktual.co — Evaluasi publik terhadap kinerja enam bulan pemerintahan Jokowi-JK, menyebutkan kurang memuaskan. Hal tersebut didapat dari hasil survei ‘Nasional Poltracking Indonesia’.
“Jadi 6 bulan ini survei, pemerintahan sekarang ini paling rendah dibanding sebelumnya,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda di Jakarta, Minggu (19/4).
Menurutnya, ada temuan menarik dari hasil survei nasional terkait dengan evaluasi kinerja pemerintahan saat ini.
Pertama, terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama enam bulan. Sebanyak 48,5 persen, publik menyatakan tidak puas. Sedangkan, 44 persen mengaku puas. Dan, sisanya menjawab, tidak tahu.
“Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program ‘Nawacita’ masih belum maksimal,” kata Hanta
Kedua, terkait dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hanya 47 persen publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Sedangkan, kepuasan dengan JK hanya 44,8 persen.
“Angka tersebut wajar mengingat Jokowi lebih banyak tampil ke publik seperti blusukan ketimbang JK,” katanya
Dan ketiga, lanjut ia, kekecewaan publik paling tinggi berada di bidang ekonomi sebesar 68 persen, disusul bidang hukum sebesar 55,6 persen, dan terakhir keamanan 50,7 persen.
“Publik mengaku tidak puas dengan hasil kebijakan ekonomi, hukum dan keamanan. Ini masukan penting bagi pemerintah karena ketidak puasan lebih tinggi pada bidang itu,” ungkapnya
Selain itu, mengenai perombakan kabinet, sebanyak 41,8 persen publik menghendaki perombakan kabinet.
“Kita tidak menyakan spesifik pada publik Menteri mana yang harus diganti. Namun, bidang yang paling tidak puas, ekonomi dan hukum. Yang terpenting Presiden harus perhatikan bidang ekonomi, hukum dan keamanan,” ujarnya menutup pembicaraan.
Artikel ini ditulis oleh:
