Jakarta, Aktual.com — Energy Watch Indonesia (EWI) menilai polemik perpanjangan kontrak Freeport di Papua pasca 2021 semakin menguras energi bangsa ini dan telah memakan korban elit politik serta citra yang buruk bagi pemerintah, padahal pemerintah sedang menjalankan tugas konstitusionalnya dan harus menjaga iklim investasi yang sehat dinegara ini.
“Bangsa ini telah larut dalam kekacauan internal sementara asing yang terus menguasai sumber daya alam terus beroperasi tanpa terganggu karena kita sibuk saling tuding dan saling jatuhkan satu sama lain,” ujar direktur EWI, Ferdinand Hutahean di Jakarta, Kamis (17/12).
Untuk mengatasi kemelut ini, lanjutnya, bangsa ini seharusnya bergandeng tangan untuk menentukan sikap bersama sama. Ini harus menjadi keputusan bangsa dan bukan semata keputusan pemerintah.
“Kami mendesak DPR dan MPR untuk segera melakukan sidang paripurna untuk memutuskan sebuah ketetapan bahwa atas nama rakyat Pemerintah harus mengambil alih tambang greasberg dari Freeport pasca 2021,” jelasnya.
Menurutnya, ketetapan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memghadapi Freeport yang kemungkinan besar akan menggugat bangsa Indonesia ke Arbitrase Internasional. Sehingga pemerintah nantinya tidak disalahkan jika kalah dalam sidang Arbitrase dan harus membayar ganti rugi kepada Freeport.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
